25 Nov 2019
  |  
Dilihat : 18 kali

Kejaksaan dan Apindo Kabupaten Sumba Timur Siap Kawal Program JKN-KIS

Waingapu, Jamkesnews - Sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial, dalam hal ini program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Untuk memastikan kepatuhan regulasi BPJS Kesehatan Cabang Waingapu menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Timur dan  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sumba Timur, bertemu dan duduk bersama dengan para pengusaha untuk membahas dan berdiskusi mengenai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, pada Jumat (22/11). 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu, Tri Mayudin menjelaskan, tidak ada penyesuaian iuran JKN-KIS untuk buruh dan pengusaha untuk segmen pekerja yang gajinya di bawah Rp8.000.000 per bulan Penyesuaian iuran JKN-KIS hanya berlaku bagi yang gajinya di atas Rp8.000.000 per bulan.

“Proporsi pembagian tanggungan iuran antara buruh dan pengusaha tetap seperti semula yaitu 1% untuk beban bagi pekerja dan 4% dari pemberi kerja,” tambah Tri.

Setyawan Nur Chaliq selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Timur menyampaikan siap mengawal program JKN-KIS, mengingatkan pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya, hal ini sesuai amanah undang-undang.

“Kami bersama tim kepatuhan BPJS Kesehatan akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan bagi badan usaha atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan para tenaga kerja dan telat membayar iuran JKN-KIS. Data yang diberikan oleh badan usaha ke BPJS Kesehatan harus sesuai dengan fakta,” tambah Setiawan.

Pada pertemuan ini Sekretaris Apindo Kabupaten Sumba Timur, Donatus Hadut menyampaikan dukungan penuh pada program JKN-KIS.

“Program JKN-KIS ini sangat penting dan bermanfaat untuk tenaga kerja kita, jadi semua pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Apabila ada permasalahan di lapangan maka kita duduk bareng seperti hari ini kita diskusi hingga menemukan solusinya,” ungkapnya.

“Penyesuaian besaran iuran JKN-KIS akan diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka dari itu semua pihak punya adil besar untuk mewujudkanya. Ini adalah tugas besar yang harus dilakukan bersama oleh semua pihak,” tandas Tri.

“BPJS Kesehatan sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Timur, Apindo Kabupaten Sumba Timur, dan badan usaha di Wilayah Kabupaten Sumba Timur yang sudah mendaftarkan tenaga kerjanya. Kita bersama-sama kawal program JKN-KIS ini agar program ini dapat dimanfaatkan oleh semuanya dan dapat menjadi lebih baik lagi,”  tutup Tri. (ay/DM)