21 Nov 2019
  |  
Dilihat : 60 kali

ENAM BADAN USAHA TIDAK PATUH DI KABUPATEN JEMBRANA DIPERIKSA

Singaraja, Jamkesnews - Dalam rangka menegakkan kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Jembrana, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja bersama dengan Kejaksaan Negeri Jembrana, Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Bali, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana merapatkan barisan untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan badan usaha yang tidak patuh di wilayah Kabupaten Jembrana pada Senin (18/11).

Kegiatan pemeriksaan kepatuhan badan usaha ini dilakukan dalam rangka agar setiap pekerja terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan iuran yang dibayarkan secara tepat waktu serta badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan, agar segera mendaftarkan seluruh pekerjanya. Terkait hal tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap enam badan usaha tidak patuh di wilayah kabupaten Jembrana. Tim pemeriksa mendatangi langsung keenam badan usaha yang tidak patuh tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, I Nyoman Suda Asmara memberikan tanggapannya.

“Enam perusahaan yang didatangi tim kami itu rata-rata sudah hampir 12 bulan atau setahun belum membayar iuran JKN-KIS para karyawannya. Tim yang terdiri dari unsur Pemkab Jembrana, Kejaksaan Negeri Jembrana, dan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, sengaja turun untuk memberitahukan kepada pihak manajemen keenam perusahaan tersebut, jika izin usaha mereka akan dicabut apabila tidak memenuhi kewajibannya,” ucapnya.

Menurutnya, sesuai aturan, setiap perusahaan yang hendak mengurus izin ataupun memperpanjang izin perusahaannya, wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN-KIS. Dengan adanya ketentuan tersebut, dibentuklah tim pemeriksaan kepatuhan yang bertugas melakukan pemeriksaan, termasuk memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar. Adapun sanksinya dapat berupa sanksi administrasi dengan pencabutan izin, hingga sanksi pidana penjara maksimal hingga 8 tahun atau pidana denda maksimal hingga satu miliar rupiah.

“Sebelum kami turun untuk menegaskan rencana akan mencabut izin perusahaan mereka, tim juga sudah bersurat, dan berusaha melakukan pendekatan. Namun karena tetap membandel, akhirnya tim kami turun menegaskan rencana pencabutan izin usaha mereka,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Ni Putu Widya Santhi D.N mengatakan: “Enam perusahaan swasta yang kami kunjungi di antaranya bergerak di berbagai bidang usaha. Ada usaha pembuatan kertas, jasa konstruksi, mebel, bengkel, jasa angkutan, serta bar dan restoran. Dari enam perusahaan tersebut, terdapat satu perusahaan yang sudah langsung membayar tunggakan pada hari itu juga. Sementara yang lainnya, kami beri waktu tujuh hari untuk membayarnya,” ujar Santhi.

Menurut Santhi, alasan mereka tidak memenuhi kewajibannya adalah karena lupa. Padahal sebelumnya pihak BPJS Kesehatan juga sudah bersurat ke perusahaan-perusahaan tersebut. Selain alasan lupa, juga disampaikan alasan perusahaan mengalami kesulitan finansial berkelanjutan. Kemudian juga ada beberapa karyawannya sudah berhenti, namun tidak dilaporkan ke pihak BPJS Kesehatan.


Sesuai data, terdapat 36 perusahaan di Kabupaten Jembrana yang belum patuh dalam hal mendaftarkan karyawannya dan nantinya akan ditindaklanjuti bersama dengan pemerintah Kabupaten Jembrana dan pihak Kejaksaan Negeri Jembrana.

“Kami akan terus melakukan pengawasan, sebagai upaya kami dalam menertibkan perusahaan-perusahaan yang berusaha melepas tanggung jawab untuk menanggung jaminan kesehatan karyawannya dan juga sebagai antisipasi perusahaan-perusahaan yang hanya berusaha mengakali sebagai peserta JKN-KIS untuk keperluan mengurus izin, namun di tengah jalan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar iuran,” tutupnya. (ay/dh)