07 Nov 2019
  |  
Dilihat : 195 kali

Layanan Kacamata Bisa di FKTP, Dokter Spesialis Berikan Pelatihan ke Dokter FKTP

Banda Aceh, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh mengadakan seminar Penatalaksanaan Kelainan Refraksi bagi Dokter FKTP di wilayah setempat di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, Rabu (06/11). Hal ini dilakukan untuk memastikan para dokter FKTP paham alur perubahan layanan kacamata yang kini bisa dilakukan FKTP tanpa  melalui rujukan.

“Kita akan melakukan uji coba pelaksanaan layanan kacamata ini dimulai pada 11 November mendatang di FKTP 5 kabupaten/kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh. Ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan sesuai dengan rekomendasi Perdami bahwa pemeriksaan kelainan refraksi mata ringan atau sederhana merupakan salah satu kompetensi dokter pelayanan primer yang bisa tuntas diselesaikan di FKTP,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Neni Fajar.

Neni melanjutkan, diharapkan melalui kegiatan ini, para dokter di FKTP dapat mendalami bagaimana tata laksana pelayanan kacamata atau kelainan refraksi yang akan disampaikan oleh dokter spesialis penyakit mata.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Warqah Helmi mengatakan, dengan dilakukan uji coba pelayanan kelainan refraksi di FKTP maka pasien tersebut tidak perlu dirujuk ke rumah sakit jika dapat ditangani di FKTP.

“Dengan diterapkannya pelayanan kelainan refraksi di FKTP maka dapat memaksimalkan fungi dan kompetensi di FKTP. Untuk ke depannya, akan terus ditingkatkan kompetensi lainnya di FKTP,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Aceh Saifuddin Ishak menyampaikan dalam penerapan pelayanan kelainan refraksi harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai yang dibutuhkan agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

“Untuk berjalan maksimal pelayanan kelainan refraksi di FKTP, selain diberikan pelatihan pada hari ini, tapi juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Karena jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka pelayanan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu diharapkan ini dapat menjadi bahan masukan kepada Dinas Kesehatan,” ucapnya. (hf/rq)