07 Nov 2019
  |  
Dilihat : 30 kali

Pemko Padangsidimpuan Sepakat Dorong Optimalisasi Cakupan Kesehatan Semesta

Padangsidimpuan, Jamkesnews - Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas layanan serta mendorong cakupan kepersertaan demi memberikan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan menggelar forum komunikasi pemangku kepentingan Kota Padangsidimpuan, Rabu (06/11).

Pj. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe mengatakan pertemuan antara pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan BPJS Kesehatan sangat penting dalam menjaga relasi dan membangun rencana kongkrit terkait dengan upaya Universal Health Coverage (UHC) Program JKN-KIS di Kota Padangsidimpuan.

“Dalam pertemuan ini kita mengangkat isu-isu strategis Program JKN-KIS terutama yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan. Semuanya akan kita sikapi bersama sehingga pembenahan Program JKN-KIS di Kota Padangsidimpuan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan,” kata Letnan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan Lenny Marlina T.U. Manalu menyampaikan tiga fokus pembahasan forum, yaitu pembiayaan dari pajak rokok, integrasi perangkat desa dalam Program JKN-KIS, serta penjaminan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pencapaian kepesertaan Program JKN-KIS juga tidak luput dari pembahasan. Lenny mengatakan, Kementerian Sosial menetapkan sebanyak 96,8 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara nasional yang iurannya telah dibayar menggunakan ABPN oleh Pemerintah. Sementara dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mendaftarkan 7.700 peserta, dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mendaftarkan 9.100 peserta. Sehingga sampai dengan 31 Oktober 2019, cakupan penduduk Kota Padangsidimpuan yang telah ikut serta dalam Program JKN-KIS adalah sebesar 63%  dari jumlah penduduk. Persentase tersebut, ungkap Lenny, sudah termasuk segmen kepesertaan lainnya meliputi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap penduduk wajib ikut serta dalam Program JKN-KIS dengan cara mendaftar atau didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Kami berharap pajak rokok dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pendaftaran peserta PBI, atau segmen PPU yang berasal dari PPNPN dan perangkat desa,” ujar Lenny.

Sama seperti Kota Sibolga, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara yang sudah lebih dahulu UHC, Letnan optimis Kota Padangsidimpuan juga dapat mencapai UHC, salah satunya dengan mendaftarkan peserta PBI, PPNPN dan perangkat desa ke BPJS Kesehatan. (hf/fz)