07 Nov 2019
  |  
Dilihat : 155 kali

BPJS KESEHATAN GELAR FORUM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jamkesnews, Bukittinggi - Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya dalam hal pengawasan Kepatuhan Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN – KIS), BPJS Kesehatan menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan Tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota se – Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Selasa (05/11).

Pertemuan sekaligus forum Koordinasi pengawasan dan pemeriksaan Kepatuhan tersebut, dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,  Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng Jambi dalam sambutannya, Ari Dwi Aryani menyampaikan forum ini sangat penting untuk membangun sinergi antara anggota forum evaluasi secara bersama terkait peningkatan kepatuhan bagi pemberi kerja Non Penyelenggara Negara.

“Melalui forum ini diharapkan mendapatkan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam upaya kepatuhan dan memberikan masukan serta saran terhadap kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang telah dilakukan. Karena setiap daerah memiliki perbedaan permasalahan yang terjadi di lapangan,” ujar Ari.

Lebih lanjut ia menambahkan hal – hal terkait kepatuhan dan implementasi kepesertaan Program JKN – KIS, terutama dukungan dari Pemerintah Daerah dalam menerbitkan regulasi terkait peningkatan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara Negara.

“Program JKN – KIS ini prinsipnya gotong royong yang diperlukan dukungan para pemangku kepentingan untuk mendukung program ini sesuai dengan kewenangannya. Salah satunya dukungan Kejaksaan dalam penegakan hukum serta peran pengawas ketenagakerjaan dalam kepatuhan pemberi kerja dalam memberi jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Diharapkan seluruh masyarakat maupun karyawan yang bekerja di perusahaan baik dari sektor formal maupun informal mendapatkan jaminan kesehatan,” ujar Ari.

Senada dikatakan Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Heri jerman mengatakan diperlukan kerjasama dengan semua pihak untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha.

“Khususnya kepada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerja dalam JKN – KIS, melalui forum ini kita membahas kendala yang terjadi di lapangan. kita siap membantu memfasilitasi dan koordinasi dalam penegakan kepatuhan untuk badan usaha yang belum menjalankan regulasi terkait implementasi Program JKN – KIS,” ujar Heri. (aw/rh)