05 Nov 2019
  |  
Dilihat : 21 kali

Pemprov Bengkulu Bakal Tambah Jumlah Peserta JKN-KIS

Bengkulu, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama, Senin (04/11).

Asisten III Sekertaris Daerah Provinsi bengkulu, Gotri Suyanto menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan kepsertaan JKN-KIS menuju Universal Health Coverage (UHC)

“Dari data paparan kita lihat penduduk di Provinsi Bengkulu yang sudah menjadi peserta JKN-KIS sudah mencapai 80%, sehingga tugas kita bersama mencarikan solusinya terkait capaian kepesertaan di Provinsi Bengkulu yang masih di angka 80% ini. Kita sekarang sedang melakukan pembahasan terkait penganggaran, kita  bersama BPKAD akan petakan berapa kemampuan pemerintah kabupaten dan berapa kemampuan dari pemerintah provinsi dalam membantu, namun dengan adanya penyesuaian iuran tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjaminkan warganya,” ujar Gotri.  

Sementara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu Elsa Novelia menjelaskan, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019, maka diharapkan dukungan dan sinergi bersama antara lembaga dalam menyukseskan program strategis nasional.

“Ini merupakan inplementasi tahun keenam jalannya Program JKN-KIS. Kami sangat berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait upaya Provinsi Bengkulu menuju Universal Health Coverage, terlebih di dalam Peraturan Presiden terbaru ditekankan bahwa Pemerintah Daerah pun punya peran besar menjaga sustabilitas dan keberlangsungan dari program strategis nasional ini,” ujar Elsa.

Elsa menambahkan, penyesuaian iuran juga diperlukan guna memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap berjalan dan terlihat komintmen yang kuat dari pemerintah pusat dalam menjalankan Program JKN-KIS.

“Dengan diimplementasikan Peraturan Presiden baru ini sebenarnya di sini terlihat jelas komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS seperti kita lihat lebih dari 90 juta penduduk ditanggung oleh pemerintah pusat,” tambah Elsa.

Elsa juga berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menganggarkan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah bagi penduduk yang belum mempunyai JKN-KIS masing-masing wilayah, termasuk pengalihan peserta kelas 3 menunggak serta adanya Peraturan Gubernur terkait Universal Health Coverage di tahun 2020.

Sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019, sebanyak 1.599.193 penduduk di Provinsi Bengkulu sudah menjadi peserta JKN-KIS dari total penduduk Provinsi Bengkulu sebanyak 1.999.529 jiwa atau sekitar 80%. (RW/dw)