05 Nov 2019
  |  
Dilihat : 77 kali

Peserta Kelas III yang Kurang Mampu Segera Dialihkan Menjadi Tanggungan PBI-APBD Kota Dumai

 

Dumai, Jamkesnews - BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) selalu melakukan kewajiban dalam melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan, BPJS Kesehatan selalu berusaha menyempurnakan diri dalam menyelenggarakan program yang diamanatkan oleh Presiden tersebut.

Pada kesempatan kali ini BPJS Kesehatan Cabang Dumai bersama Dinas Kesehatan Kota Dumai selaku pengelola Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat Dumai yang kurang mampu turun ke seluruh Kelurahan yang ada di Kota Dumai guna menyosialisasikan bahwa Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III yang terkategori kurang mampu mempunyai kesempatan untuk dialihkan ke Kepesertaan PBI-APBD Kota Dumai.

“Terdapat kuota sekitar 15.000 orang yang dapat kita alihkan dari Peserta Mandiri Kelas III yang menunggak ke tanggungan PBI-APBD Kota Dumai. Kita mulai melakukan sosialisasi ke warga di Kelurahan sehingga nantinya pihak Kelurahan bisa melakukan pendataan yang valid dan menyerahkan ke Dinas Kesehatan,” terang Paisal selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai. (04/11)

Ia menambahakan kategori peserta yang dapat dialihkan, yaitu peserta yang benar tergolong dari kalangan yang kurang mampu sehingga rencana ini akan berjalan sesuai dengan peruntukannya.

Hingga saat ini jumlah kepesertaan PBI APBD Kota Dumai tercatat sebanyak 84.605 peserta dan Peserta Kelas III yang menunggak, yaitu sebanyak 13.920 peserta.

“Jika peserta Kelas III menunggak tersebut dialihkan menjadi peserta PBI-APBD Kota Dumai maka iuran selanjutnya akan menjadi tanggungan Pemerintah Kota Dumai. Namun, tunggakan yang masih ada sebelum peserta dialihkan tetaplah wajib dilunasi oleh peserta dan tentu saja ini akan meringankan masyarakat karena iuran tidak akan bertambah tetapi mereka cukup membayarkan tunggakan sebelum dialihkan menjadi peserta PBI-APBD,” terang Adithia Dharma selaku Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Dumai.

Ia menambahkan, maksimal tunggakan yang berlaku, yaitu sebanyak 24 bulan. Sementara, jika peserta mempunyai tunggakan melebihi 24 bulan maka peserta cukup membayarkan tunggakan selama 24 bulan saja. Pengalihan kepesertaan ini tentunya diharapkan agar masyarakat Kota Dumai dapat menikmati pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional tanpa terkendala non aktifnya kartu karena ketidak mampuan masyarakat untuk melunasi tunggakannya. (aw/ir)