08 Okt 2019
  |  
Dilihat : 30 kali

BPJS KESEHATAN SAMPAIKAN UPDATE DATA PBI KE PEMPROV KALTENG

Palangka Raya, Jamkesnews – Untuk menjaga agar masyarakat miskin diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah tetap bisa mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Kalimantan Timur, Tengah, Selatan dan Utara mengadakan forum bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (07/10) di ruang rapat Asisten III Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam forum tersebut disampaikan oleh BPJS Kesehatan bahwa terdapat perubahan pada data peserta Penerima Bantuan iuran (PBI) APBN  di tahun 2019 ini.

Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Kalimantan Timur, Tengah, Selatan dan Utara, Phindo Bagus Dharmawan mengatakan bahwa terdapat beberapa kali tahapan perubahan data peserta PBI APBN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial di tahun 2019 ini. Yang terbaru adalah perubahan data kepesertaan PBI APBN tahap 6 dan tahap 7.

“Baru-baru ini terdapat perubahan data kepesertaan PBI APBN berdasarkan SK Mensos yang didaftarkan pada program JKN-KIS. Perubahan tersebut mencakup data penambahan peserta maupun peserta PBI APBN yang sudah tidak didaftarkan kembali. Dari data perubahan yang ada pada tahap 6 di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat sebanyak 13.266 jiwa penambahan peserta PBI APBN dan terdapat sebanyak 25.022 jiwa penonaktifan peserta PBI APBN yang terdaftar sebelumnya. Sedangkan pada perubahan tahap 7 diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat penambahan peserta PBI APBN sebanyak 739 jiwa, sedangkan untuk peserta PBI APBN yang tidak didaftarkan kembali sebanyak 1.079 jiwa,” kata Phindo.

Ia juga menambahkan bahwa dari total perubahan terhadap kepesertaan PBI APBN berdasarkan SK Mensos tersebut terdapat gap (selisih) peserta non aktif yang cukup banyak. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pihaknya untuk menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar mendapat solusi terbaik bagi peserta yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif akibat dikeluarkan dari PBI APBN.

“Dari data perubahan kepesertaan PBI APBN berdasarkan SK Mensos tersebut ada gap peserta non aktif yang cukup besar. pada tahap 6 saja terdapat sebanyak 11.756 jiwa yang masih non aktif dan pada tahap 7 ada sebanyak 340 jiwa yang non aktif. Ini yang kami harapkan dapat diambil alih oleh Pemprov Kalteng untuk didaftarkan ke program JKN-KIS kembali serta ditanggung menjadi peserta PBI APBD,” imbuh Phindo.

Menanggapi apa yang disampaikan BPJS Kesehatan, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Farid Wajdi mengatakan bahwa Dinas Sosial Provinsi kalteng telah menyampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan.

“Kami telah sampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan terhadap peserta PBI APBN yang telah dinonaktifkan berdasarkan SK Mensos ini. Apabila dari hasil pendataan yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi ditemukan peserta PBI APBN yang telah dinonaktifkan tersebut masih termasuk kategori masyarakat miskin dan tidak mampu, maka dapat dimasukan kedalam segmen peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD,” jelas Farid. (KA/ma)