08 Okt 2019
  |  
Dilihat : 27 kali

Ratusan Badan Usaha Surakarta Diimbau Segera Daftarkan Pekerja ke JKN-KIS

Karanganyar, Jamkesnews - Guna memberikan informasi terkini mengenai Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta kembali menyelenggarakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada 150 badan usaha setempat, Senin (07/10). Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Ratih Subekti menjelaskan hak dan kewajiban peserta Program JKN-KIS sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan terkait ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan.

Menurutnya, setiap penduduk yang telah bekerja dalam suatu perusahaan yang mempunyai hubungan kerja maka wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya ke dalam Program JKN-KIS. Pekerja yang sama sekali belum mempunyai jaminan kesehatan wajib didaftarkan ke dalam Program JKN-KIS. Begitu pula dengan pekerja yang sudah terdaftar ke dalam peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) wajib dialihkan ke dalam segmen peserta yang sesuai yakni Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Dalam proses administrasi kepesertaan segmen PPU Program JKN-KIS baik pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data dan pembayaran iuran, badan usaha menunjuk satu orang PIC. Semua proses tersebut, diproses melalui PIC yang telah ditunjuk oleh badan usaha masing-masing. Demi kemudahan badan usaha, melalui aplikasi e-Dabu yang dikembangkan BPJS Kesehatan, PIC badan usaha tidak perlu ke Kantor BPJS Kesehatan, tetapi lebih mudah mengerjakan proses tersebut di mana saja,” katanya.

Selain membahas tentang hak dan kewajiban peserta JKN-KIS, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Agus Heri Bindarto mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2016, seluruh pekerja di luar Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja dalam suatu badan usaha secara otomatis menjadi peserta PPU.

“Apabila seseorang yang telah dinonaktifkan dalam PBI APBN dan masih digolongkan fakir miskin dan tidak mampu, pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat mengajukan yang bersangkutan ke dalam PBI APBD. Seorang warga yang masih terdaftar ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) dengan statusnya pekerja dan terdaftar peserta PBI wajib dialihkan menjadi peserta PPU, mereka tidak akan kehilangan bantuan sosial lainnya. Data BDT yang dimiliki oleh Dinas Sosial, setiap enam bulan akan berubah sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh satuan petugas maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),” ujarnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Sri Wibowo menambahkan, pihaknya siap mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS di wilayah setempat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Kami berada di sini dengan tujuan untuk mengingatkan badan usaha untuk selalu melaksanakan kewajibannya. Harapannya agar badan usaha jangan sampai terkena sanksi administratif pelayanan publik tertentu,” katanya. (ma/fs)