04 Okt 2019
  |  
Dilihat : 697 kali

Pemerintah Kota Balikpapan Rasakan Manfaat Integrasi Program JKN-KIS

Balikpapan, Jamkesnews – Memasuki tahun ke-enam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan juga dirasakan oleh  pemerintah Kabupaten/Kota. Disalah satu pertemuan antara BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan dengan Pemerintah Kota Balikpapan disebutkan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Program JKN-KIS ini perlu adanya dukungan dari seluruh masyarakat, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu membantu yang tidak mampu. Tapi tak hanya masyarakat saja yang mendukung program ini, pemerintah kota juga mendukung berjalannya program ini dengan membayarkan iuran masyarakat yang kurang mampu melewati dana APBD kota. Jadi sampai saat ini pemerintah kota terus berkomitmen dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dibayarkan iurannya," ujar Rizal Effendi Walikota Balikpapan saat melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan LSM dan BPJS Kesehatan, Rabu (02/10).

Saat disinggung mengenani rencanya penyesuain iuran JKN-KIS, ia menyebutkan pada saat ini rencana itu hanya baru sekedar usulan dan belum ada keputusan.

"Saya melihat di pemberitaan saat ini diinformasikan bahwa belum diputusakan mengenai penyesuaian iuran tersebut, jadi belum ada kepastian mengenai penyesuaian iuran, kami pemerintah kota akan berkomitmen mendukung program ini dan membantu masyarakat yang kurang mampu serta melakukan validasi agar masyarakat yang mampu jangan sampai mendapat bantuan iuran," lanjut Rizal.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Balikpapan Sugiyanto menyebutkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan pada pasal 56 ayat 3 bahwa dalam hal terjadi aset negatif dana jaminan sosial kesehatan, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan seperti penyesuaian iuran dan penyesuaian manfaat.

"Upaya pemerintah untuk memastikan program JKN-KIS ini bisa berjalan sudah sesuai regulasi yang mengatur. Ada 3 opsi, yakni penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, dan suntikan dana. Selama ini dari tahun 2014 sampai dengan 2018 opsi suntikan dana menjadi pilihan pemerintah, pada tahun 2019 ini pemerintah mulai memilih opsi lainnya yaitu penyesuaian iuran, dikarenakan defisit program JKN-KIS semakin besar, dan opsi pengurangan manfaat dirasa tidak tepat untuk saat ini," ujar Sugiyanto.

Sebagai informasi jumlah layanan kesehatan di tahun 2018 mencapai 233,9 juta layanan yang terdiri dari 147,4 juta layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, rawat jalan di rumah sakit sebanyak 76,8 juta layanan dan 9,7 juta layanan rawat inap di rumah sakit.

“Tentunya berjalannya program ini perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Kini masyarakat tidak perlu mempermasalahkan biaya pelayanan kesehatan yang didapatkan, cukup dengan menjadi peserta JKN-KIS dengan membayar rutin iuran setiap bulannya” tutup Sugiyanto.(KA/yo)