10 Sep 2019
  |  
Dilihat : 33 kali

e-Dabu 4.2 Berikan Kemudahan Ekstra bagi Badan Usaha

Surakarta, Jamkesnews –Dalam rangka meningkatkan pemahaman badan usaha, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menggelar sosialisasi Aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (e-Dabu) versi 4.2 bertempat di Surakarta, Senin (09/09). Sosialisasi ini dihadiri sekitar 150 perwakilan badan usaha terdaftar di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Ratih Subekti menjelaskan, aplikasi e-Dabu merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah badan usaha melakukan proses administrasi kepesertaan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Melalui aplikasi ini badan usaha dapat melakukan proses pendaftaran pekerja dan anggota keluarganya, mengetahui tagihan iuran peserta dan proses administrasi kepesertaan JKN-KIS lainnya.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya, pekerja dan anggota keluarga ke dalam Program JKN-KIS. Harapannya dengan sosialisasi ini badan usaha terdaftar yang telah mengakses e-Dabu lebih memahami lagi pembaruan aplikasi e-Dabu,” katanya.

e-Dabu 4.2 merupakan pemutakhiran dari aplikasi e-Dabu 3.1 yang lebih dahulu telah digunakan badan usaha. Pemahaman aplikasi e-Dabu merupakan sesuatu yang wajib diketahui dan penggunaannya harus dilaksanakan oleh badan usaha. Hadirnya aplikasi ini, membantu badan usaha untuk tidak perlu mengantri di Kantor BPJS Kesehatan.

“Kami juga mengapresiasi langkah Kabupaten Sukoharjo telah mengeluarkan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019, yang mewajibkan badan usaha untuk mengalihkan pekerjanya yang sudah terdaftar menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi peserta PPU. Harapannya dengan kebijakan tersebut, masyarakat dapat mendapatkan manfaat Program JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ratih.

Sementara itu, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Sukimin mengatakan bagi pekerja yang telah menjadi peserta PBI dan dialihkan ke peserta PPU. Apabila pekerja tersebut masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial tidak perlu mengkhawatirkan kehilangan hak-hak sosial lainnya.

“Pekerja yang sudah dialihkan menjadi peserta PPU dan masih terdapat dalam BDT, jangan khawatir kehilangan hak-hak sosial lainnya karena peralihan tersebut tidak menyebabkan hilangnya bantuan sosial lain yang sebelumnya pernah diterima,” ungkapnya.(ma/fs)