09 Sep 2019
  |  
Dilihat : 15 kali

Muslimat NU Jawa Timur Dukung BPJS Kesehatan Capai UHC

Surabaya, Jamkesnews – Demi mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Muslimat Nahdlatul Ulama Jatim di Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bagian dari upaya penyadaran dan sosialisasi pada masyarakat.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo mengatakan, saat ini Muslimat NU Jatim memiliki 43 cabang dengan anggota yang cukup banyak. Dan diantara anggota Muslimat NU, masih banyak yang belum mejadi peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Tentu ini akan menjadi sarana yang tepat dan baik bagi penambahan kepesertaan, sehingga target pencapaian UHC yang dicanangkan harus dicapai pada tahun 2020 bisa segera tercapai,” ujarnya sela kegiatan yang diadakan di kantor PWNU Jawa Timur, jalan Masjid al-Akbar Timur, 9 Surabaya, Minggu (08/09).

Handaryo juga menjelaskan bahwa berdasarkan data, jumlah penduduk Jatim lebih dari 40 juta, sedang yang sudah menjadi peserta JKN masih sekitar 28 juta.

“Artinya, masih cukup besar masyarakat yang belum tersentuh program JKN. Dan kami melihat melalui Muslimat NU ini, diharapkan bisa memperbesar masyarakat untuk mendapatkan jangkauan pelayanan kesehatan,” lanjut Handaryo.

Apalagi, lanjut Handaryo, dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Timur kali ini, sudah memprogramkan akan memperbanyak klinik yang dimiliki Muslimat NU, dengan mencanangkan akan mendirikan satu klinik di setiap kepengurusan Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU di kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

“Tentu ini akan menjadi potensi yang sangat baik. Dan tentu saja BPJS Kesehatan akan mendukungnya,” tambahnya.

Sementara ditempat yang sama, Ketua PW Muslimat NU Jatim, Hj Masruroh Wahid juga menjelaskan bahwa memang masih cukup banyak Muslimat NU terutama di daerah yang terkendala saat mengakses pelayanan kesehatan, karena belum menjadi peserta JKN.

“Karena itu, dengan kerjasama ini, kami juga akan melakukan sosialisasi juga tentang program JKN, agar nantinya tidak ada lagi Muslimat NU yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Masruroh juga menambahkan, bahwa peran Muslimat NU di Jawa Timur tidak sekadar melayani agama saja. Tetapi juga pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang dinilai masih menjadi problem di Jawa Timur.

“Jumlah Muslimat NU di Jatim ini sangat besar. Namun dari data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jawa Timur masih di peringkat ke 15. Artinya kita masih kalah sama daerah-daerah lain. Karena itu melalui jalur organisasi, kami ingin mengangkat IPM Jatim bisa lebih baik lagi,” tambah Masruroh.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman kali ini, mencakup perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), perluasan kerjasama dengan fasilitas kesehatan jaringan Nahdlatul Ulama (NU) yang tersebar di wilayah Indonesia, sosialisasi program JKN-KIS kepada masyarakat, serta kerjasama dalam bentuk lainnya. (ar/ws)