08 Sep 2019
  |  
Dilihat : 70 kali

GENJOT KEPATUHAN BADAN USAHA, BPJS KESEHATAN MAKASSAR KEMBALI PERPANJANG KERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN

Maros, Jamkesnews - Untuk memastikan perjalanan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) aman dan terlindungi, BPJS Kesehatan cabang Makassar kembali melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Maros terkait penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jumat (06/09).

Penandatanganan kerja sama yang dilakukan bersamaan dengan forum kepatuhan tersebut, selain menghadirkan tim Kejaksaan Negeri Maros beserta jajaran, juga dihadiri oleh beberapa instansi seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas PTSP, Dinas Koperasi dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Greisthy E.L Borotoding, Kerja sama yang dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Maros ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun luar pengadilan, serta mampu membantu BPJS Kesehatan dalam menindaklanjuti badan usaha yang tidak patuh dalam menjalankan ketentuan program JKN-KIS.

“Kami harap melalui kerjasama ini seluruh program kerja BPJS Kesehatan yang bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Maros kedepannya dapat lebih dioptimalkan lagi utamanya terkait dengan kepatuhan badan usaha di Kabupaten Maros dan juga meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya,” ungkap Greisthy.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Maros, M.N. Ingratubun juga mengungkapkan bahwa pihak Kejaksaan Maros akan siap membantu dan mendukung Program JKN-KIS utamany di wilayah kabupaten Maros.

"Kami harap BPJS Kesehatan agar dapat berkoordinasi dengan pihak kami apabila mendapatkan kendala di lapangan. Bahkan sejak awal seharusnya kami bisa diikutsertakan agar kami dapat memberikan bantuan semaksimal mungkin dan memberikan arahan dan pendapat sehingga masalah yang akan timbul di kemudian hari dapat diminimalisir. Utamanya juga terkait kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dan menyampaikan data yang valid serta kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran JKN-KIS,” ungkap M.N. Ingratubun.

Untuk tahun 2019 BPJS Kesehatan Cabang Makassar wilayah Kantor Kabupaten Maros memiliki 53 data Badan usaha yang dianggap tidak patuh baik dalam melakukan pendaftaran ataupun yang tidak melakukan pembayaran (menunggak). (WR)