06 Sep 2019
  |  
Dilihat : 18 kali

BPJS Kesehatan Jayapura Bersama Kejari Mimika Sepakat Menindak Tegas Badan Usaha Yang Tidak Patuh

Mimika, Jamkesnews - Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan memerlukan peran serta dari Kejaksaan Negeri untuk meningkatkan kepatuhan dari Badan Usaha atau Pemberi Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Jayapura kembali melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Mimika Tahun 2019 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika, Kamis, (05/09).

Sebagai upaya meningkatkan Kepatuhan Badan Usaha, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Fery Herlius, menandatangani kesepakatan bersama tentang penegakan kepatuhan bagi non penyelenggara dan perusahaan diwilayah Kabupaten Mimika.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika. Turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP), Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Mimika.

“Kami melakukan pertemuan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mimika dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Mimika guna untuk penegakan kepatuhan bagi perusahaan dalam pendaftaran Program JKN-KIS,” tutur Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura, Djamal Adriansyah.

Djamal mengatakan, pembahasan yang dilakukan adalah tentang apakah masih ada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengadvokasi karena sebenarnya Program JKN-KIS ini bukan penawaran tetapi merupakan suatu kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Dalam peraturan terkait JKN-KIS, menyebutkan bahwa setiap warga negara termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan tinggal di Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS dan ini harus diperhatikan oleh pemberi kerja juga.

“Saat ini di Kabupaten Mimika sudah 379 badan usaha yang terdaftar di kami dengan kurang lebih 58 ribu peserta dan anggota keluarganya,”ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika, Fery Herlius. Dalam sambutannya, dia menjelaskan bawah Program JKN-KIS ini harus dikawal dengan baik dan bersama-sama dengan Instansi terkait.

“Karena Program JKN-KIS ini untuk kepentingan rakyat jadi harus benar-benar dikawal. Pihak-pihak terkait juga harus ikut mendukung dan bekerjasama untuk menyukseskan program pemerintah ini karena tanpa dukungan dari kita semua program ini tidak akan bisa jalan,” tambahnya.

Disampaikannya juga bahwa penandatanganan kerjasama yang telah dilakukan ini, sebagai bentuk komitmen bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Jayapura dengan Kejaksaan Negeri Mimiki. Dalam hal untuk menindak tegas badan usaha yang masih belum menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh karyawannya dan membayarkan iuran JKN-KIS tepat waktu. (TR/jr)