12 Agt 2019
  |  
Dilihat : 18 kali

BPJS KESEHATAN CABANG KENDARI HIMBAU BADAN USAHA DAFTARKAN PEGAWAINYA

Kendari, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kendari melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada badan usaha untuk meningkatkan pemahaman terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (Program JKN-KIS) di Hotel Claro, Kendari, Senin (12/8).

Dengan kegiatan ini diharapkan badan usaha dapat memahami hak dan kewajibannya dalam Program JKN-KIS serta sanksi atas ketidakpatuhan dalam hal pendaftaran, penyampaian data serta pembayaran iuran. Dalam kesempatan yang sama dipaparkan juga tentang aplikasi eDabu versi 4.2.

Hadir sebagai narasumber dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah Kasi Perdata Kejaksaan Tinggi, La Ode Amili dan narasumber dari BPJS Kesehatan adalah Kepala Cabang Kendari, Iwan Kurnia.

Dalam paparannya, La Ode Amilli menyampaikan tentang kewajiban pemberi kerja, konsekuensi yuridis terhadap ketidakpatuhan badan usaha pemberi kerja dan jenis-jenis sanksi pelayanan publik.

“Berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 pasal 13 bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran,” jelas La Ode Amilli.

La Ode Amilli juga menjelaskan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

"Bagi Badan Usaha yang tidak patuh akan dikenakan sanksi," katanya.

Dijelaskan dalam paparan Iwan Kurnia bahwa untuk memudahkan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya, BPJS Kesehatan telah menyediakan beberapa kanal pendaftaran bagi badan usaha.

“Kanal pendaftaran bagi badan usaha dapat melalui Online Single Submission (OSS) www.oss.go.idpendaftaran melalui aplikasi registrasi badan usaha melalui web pada alamat https://new-edabu.bpjs-kesehatan.go.id/RegistrasiBadanUsaha dan melalui portal bersama BPJS www.bpjs.go.id,” ungkap Iwan.

Iwan mengharapkan keterlibatan semua pihak dalam mendorong masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta di kala sehat, khususnya badan usaha agar mendaftarkan seluruh karyawannya beserta anggota keluarganya.

"Keberlangsungan program ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Pemerintah dan BPJS Kesehatan tapi seluruh lapisan masyarakat," pungkas Iwan 

 

Kepesertaan Program JKN-KIS di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan 1 Juli 2019 sebanyak 2.347.719 jiwa atau 89,8% dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat 10,92% penduduk Provinsi Sulawesi Teggara yang belum memiliki jaminan kesehatan. (nf)