12 Agt 2019
  |  
Dilihat : 49 kali

BPJS Kesehatan Lakukan Koordinasi Bersama Pemkab Lebak Terkait Data PBI

Serang, Jamkesnews –Dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 79/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Data Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Lebak bergerak cepat melakukan pertemuan beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang kerja Sekda Lebak, Senin (12/08).

Sebanyak 41.335 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Kabupaten Lebak tidak didaftarkan lagi oleh pemerintah sesuai dengan pentapan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial tersebut.

Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai upaya untuk memastikan seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) telah terdaftar dalam Data Terpadu yang ditetapkan Menteri Sosial serta upaya meningkatkan validitas data peserta PBI JK melalui peningkatan kepemilikan NIK peserta.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang Sofyeni, hal tersebut disebabkan adanya perubahan data peserta yang tercatat dalam basis data terpadu (BDT), maupun mutasi penduduk.

Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kabupaten Lebak sampai dengan 1 Agustus 2019 tercatat 1.202.231 Jiwa atau sebesar (94,11%) dari keseluruhan jumlah penduduk 1.227.242 jiwa, baik BPJS mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sumber danyanya dibebankan kepada APBD dan APBN. Sesuai dengan cakupannya, PBI APBD Kabupaten 6%, PBI ABPD Provinsi 13%, Pekerja Penerima Upah 11%, pekerja bukan penerima upah 9%, bukan pekerja 1% dan PBI APBN 60%.

“Masih terdapat penduduk yang didaftarkan sebagai penerima bantuan ituan kesehatan, namun belum terdaftar dalam data terpadu sesuai SK Menter Sosial,” ujarnya.

Untuk itu, Sofyeni mengatakan bahwa pihaknya berupaya memastikan seluruh peserta PBI-JK telah terdaftar dalam data terpadu yang ditetapkan Menteri Sosial.

“Untuk meningkatkan validitas data peserta PBI JK melalui peningkatan kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Peserta,” tambah Sofyeni.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Dede Jaelani mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah menganggarkan Rp20,5 Milyar untuk pembayaran BPJS bagi masyarakat tidak mampu, dan awal bulan September akan ditambah sebesar Rp1,5 milyar untuk men-cover 91 ribu jiwa dalam APBD Perubahan, sehingga seluruhnya mencapai Rp22,064 Milyar.

“Ini untuk masyarakat kategori tidak mampu, kita sedang menunggu kebijakan Ibu Bupati, untuk segera disahkan dalam APBD Perubahan,” ungkap Dede.

Dede menambahkan, sebelum terbit SK Menteri Sosial tentang penonaktifan Pemegang Kartu KIS, masyarakat Lebak yang sudah menjadi peserta BPJS Kesetahan mencapai 96% lebih.

Dirinya berharap, kedepan seluruh masyarakat Lebak memiliki BPJS Kesehatan menuju Kabupaten Lebak Universal Health Coverage (UHC) sehingga seluruh kesehatan masyarakat dapat terjamin, untuk itu Dede meminta kepada jajarannya untuk segera melakukan pendataan agar penanganan terkait BPJS Kesehatan bagi masyarakat dapat segera terentaskan tahun ini. (FR/mj)