11 Agt 2019
  |  
Dilihat : 146 kali

BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Data Sub Kontraktor Proyek JTB

Bojonegoro, JAMKESNEWS – Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang kaya akan dengan hasil buminya. Salah satunya adalah minyak dan gas bumi. BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, masih melakukan pendataan terhadap perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang sekarang ini mengerjakan proyek Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

"Tepatnya, kami sedang mendata sub kontraktor PT Rekayasa Industri (Rekind) selaku kontraktor utama proyek JTB," kata Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Farouq Ahmad, Sabtu 10/8)

Menurutnya, semua pekerja yang berada dibawah naungan PT Rekind sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Hal ini seharusnya menjadi acuan sub kontraktor untuk ikut mendaftarkan pekerjanya yang jumlahnya cukup banyak, meskipun kontrak kerja dalam waktu terbatas. Mengingat jenis pekerjaan di bidang ini sangatlah berbahaya dan rawan terkena gangguan kesehatan.

"Meskipun kontrak kerjanya enam bulan atau satu tahun, tetap wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan," tandasnya.

Kepatuhan pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dari seluruh pekerjanya merupakan suatu kewajiban yang sudah termaktub dalam Peraturan Presiden sesuai dengan Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 14 menyebutkan, bagi Pemberi Kerja atau perusahaan yang belum mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, maka pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan layanan kesehatan sesuai manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

"Ada sanksi jika tidak mentaati aturan tersebut, mulai teguran tertulis, denda, sampai penghentian layanan publik," tandasnya.

Sebelumnya ditemui terpisah Site Manager PT Rekind, Zainal Arifin menegaskan, jika jaminan kesehatan dan tenaga kerja wajib dimiliki oleh seluruh pekerja yang terlibat di proyek Gas JTB, seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Karena, keduanya menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan ID Card pegawai.

"Jadi kalau medical check up harus punya BPJS Kesehatan, dan itu berlaku untuk semua kontraktor dan sub kontraktor kita," pungkasnya di satu kesempatan. (ar/wr)