11 Jul 2019
  |  
Dilihat : 70 kali

Pengusaha Diminta Penuhi Hak Konstitusi Pekerja Sebagai Peserta Program JKN-KIS

Samarinda, Jamkesnews - Salah satu kewajiban badan usaha adalah patuh dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan membayar iuran JKN-KIS setiap bulannya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan badan usaha untuk mendaftar, BPJS Kesehatan Cabang Samarinda bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Samarinda, Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda mengundang badan usaha yang belum mendaftar pada program JKN-KIS, Rabu (10/07).

Kegiatan yang bertajuk Mediasi Bersama Kejaksaan Negeri Samarinda Tentang Kewajiban Badan Usaha Dalam Implementasi Program JKN-KIS Wilayah Kota Samarinda ini dihadiri Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Arbayah Ropika, Staf Kasidatun Kejari Samarinda Dian Anggraeni, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Samarinda Wiwik, Kabid Perijinan PTSP Samarinda Binti isni K, St. dan perwakilan badan usaha.

Arbayah Ropika mengatakan mediasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha pada regulasi terkait implementasi program JKN-KIS.

“Sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial, setiap penduduk Indonesia termasuk warga negara asing yang tinggal paling singkat 6 bulan maka wajib menjadi peserta program JKN ini,” terang Pika.

Ia juga menegaskan bahwa program JKN-KIS masuk dalam salah satu program strategis nasional, sehingga dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan bekerjasama dengan seluruh stakeholder termasuk badan usaha diharapkan dapat mendukung dengan patuh dalam mendaftar, patuh melaporkan data peserta dan patuh membayar iuran.

“Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN-KIS, sebagai pengelola perusahaan kita dituntut untuk patuh pada undang-undang. Mari kita berikan hak konstitusional sebagai pekerja, dan apabila tidak dipatuhi maka akan ada sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Pika.

Dalam kesempatan yang sama Dian Anggraeni mengatakan salah satu kepatuhan badan usaha dengan peraturan perundang-undangan adalah wajib mendaftarkan perusahaan dan karyawannya dalam program JKN-KIS, karena program JKN-KIS masuk dalam salah satu program strategis nasional, sehingga seluruh badan usaha harus taat dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud amanah Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana seluruh pemberi kerja memiliki kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanan.

“Pertama pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, kedua pemberi kerja wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan yang ketiga adalah pemberi kerja wajib membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku,” papar Dian.

Dian menuturkan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas atau terakhir dalam penegakan hukum, sesuai perundang-undangan apa bila pemberi kerja tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Apabila dalam masa waktu 3 hari ke depan pemberi kerja atau badan usaha yang hadir tidak melaksanakan kewajibannya dalam program JKN ini maka Kejaksaan Negeri Samarinda melaksanakan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara yang dapat melakukan penegakan hukum. Diantaranya mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat,” pungkas Dian. (KA/ej)