11 Jul 2019
  |  
Dilihat : 381 kali

BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Negeri Untuk Sukseskan JKN-KIS

Ende, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Ende bersama dengan Kejaksaan Negeri Ruteng menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Hadir saat penandatanganan tersebut Kajari Manggarai, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Kasi Datun Kejari Manggarai, Kadis Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Matim, dan Tim BPJS Kesehatan Ende. Langkah ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam menjalankan amanah undang-undang terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terutama di Kabupaten Manggarai.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu dukungan dari Kejaksaan Negeri Ruteng dalam meningkatkan kepatuhan segmen Badan Usaha serta meningkatkan cakupan kepesertaan dalam Program JKN-KIS. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (10/07).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Indira Azis Rumalutur menjelaskan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan perpanjangan dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya yang sudah habis jangka waktunya.

“Hubungan dengan Kejaksaan Negeri Ruteng sudah terjalin dengan baik, tapi masih diperlukan upaya-upaya untuk penyelesaian hal-hal yang masih terkendala dan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kita dan lebih intensif dalam kegiatannya,” ungkap Indira.

Perjanjian Kerja Sama tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara mempunyai ruang lingkup yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan konsultasi hukum sesuai kebutuhan. Dalam permohonan bantuan hukum, BPJS Kesehatan Cabang Ende akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Ruteng.

“Setelah proses pemeriksaan dari petugas BPJS Kesehatan kepada Badan Usaha yang terindikasi belum patuh, ternyata Badan Usaha tersebut belum juga memenuhi kewajibannya dalam Program JKN-KIS, maka selanjutnya kami akan menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) yang akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Ruteng,” tambah Indira.

Tidak hanya dalam hal kepatuhan, bentuk kerja sama lain yang dilakukan berupa sosialisasi bersama terkait Program JKN-KIS, dengan Kepala Kejaksaan Negeri sebagai narasumber. Perlu diketahui juga bahwa Kepala Kejaksaan Negeri merupakan Kepala Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan, per tanggal 01 Juni 2019, capaian kepesertaan Kabupaten Manggarai sejumlah 88,65% dari total penduduk 321.391 jiwa. Diharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, Universal Health Coverage Kabupaten Manggarai untuk kedepanyan dapat tercapai. (ay/dh)