10 Jul 2019
  |  
Dilihat : 114 kali

BPJS KESEHATAN TERUS PERKUAT SINERGITAS BERSAMA BPJS KETENAGKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bima, Jamkesnews - Sebagai upaya meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dibutuhkan sinergi yang kuat antara keduanya khususnya dalam penegakan kepatuhan untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial berdasarkan amanah UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Beranjak dari komitmen tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Bima bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima mengadakan sosialisasi dan kepatuhan program jaminan sosial pada Rabu (10/07).

Acara sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Pemerintah Kota Bima yang di wakili oleh Staf Ahli Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Drs. Farid,.M.AP, serta beberapa perwakilan karyawan yang bekerja di seluruh perusahaan yang ada di Kota Bima dengan jumlah peserta 80 orang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bima,  Drs. Jufri, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas antusiasme undangan yang hadir terutama kepada perwakilan Pemerintah Kota Bima, Kepala BPJS Ketenakerjaan dan Kepala BPJS Kesehatan yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara serta ketersediaannya untuk menjadi narasumber dalam acara sosialisasi tersebut.

“Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun Sistem Jaminan Sosial Nasional ini adalah wujud tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan sosial sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia," ujar Jufri.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima K. Hindro Kusumo juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ini dengan mendapatkan Jaminan Sosial dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini untuk megantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit yang membutuhkan biaya besar, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki masa tua.

“Keberhasilan Program Jaminan Sosial khususnya Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membutuhkan dukungan dan sinergi banyak pihak, termasuk BPJS Ketenagakerjaan serta Pemerintah Daerah mengingat keberhasilan Program Jaminan Sosial banyak sekali irisan program yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama,” ujar Hindro.

Staf Ahli Wikota Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Drs. M. Farid,.M.AP, melanjutkan bahwa Pemerintah Kota Bima telah mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan yang sudah mencapai 95 persen dari jumlah penduduk di Kota Bima.

“Pemerintah Kota Bima telah berkomitmen dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Namun di samping itu juga kita wajib memiliki jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan khususnya kepada para pekerja sehingga mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. Oleh karena itu saya menghimbau seluruh badan usaha di Kota Bima untuk bisa menindaklanjuti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada pekerja, agar pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara layak,” terang M. Farid. (ay/ad)