10 Jul 2019
  |  
Dilihat : 279 kali

Teken MoU, Kajari Tebing Tinggi Minta Penerapan JKN-KIS Dimaksimalkan

Tebing Tinggi, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada Rabu (10/07). Adapun Kesepakatan Bersama tersebut menyangkut penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama kedua instansi guna menentukan langkah strategis untuk optimalisasi peran kedua lembaga ke depannya dalam upaya mencapai tujuan penyelenggaraan Program JKN-KIS.  

Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Mochamad Novel menyatakan bahwa Kejaksaan dan BPJS Kesehatan telah berkomitmen untuk melakukan kerjasama dan bersama-sama mewujudkan suksesnya program JKN-KIS. 

“Selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan MoU dan surat kuasa maka kejaksaan dapat bertindak mewakili instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, termasuk BPJS Kesehatan tentunya,” ujarnya. 

Ia menilai, BPJS Kesehatan merupakan salah satu institusi yang telah bekerja sama dengan kejaksaan untuk menangani masalah hukum tertentu dan mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nota kesepahaman yang berlaku antara kedua pihak. 

“Kami ingatkan bahwa kelanjutan kemitraan ini perlu terus diiringi dengan proses-proses monitoring dan evaluasi agar berjalan optimal,” tegas Novel. 

Ia pun mengungkapkan, meskipun penyelenggaraan Program JKN-KIS ini belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan dan banyak tantangan, seluruh pihak yang bertanggungjawab dengan peran masing-masing harus memastikan sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik. 

Sementara iti, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Tulus Sianturi mengaku kerja sama yang ditandatangani perlu diikuti dengan langkah intensifikasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, Rita Masyita Ridwan mengatakan, untuk mewujudkan Program JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan, BPJS Kesehatan perlu membangun sinergi dengan seluruh stakeholder JKN-KIS. 

“Program JKN-KIS merupakan  program strategis nasional, Pemerintah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap suksesnya pelaksanaan program ini dan kita semua perlu mengupayakan yang terbaik dan bersinergi lintas instansi untuk memastikan tercapainya tujuan mulia JKN-KIS," kata Rita. 

Rita menuturkan, kerja sama yang dibangun dengan kejaksaan dapat berperan sangat strategis dalam JKN-KIS, terutama dalam hal peningkatan jumlah peserta dan kolektabilitas iuran.

“Optimalisasi rekrutmen peserta dan kolektabilitas iuran pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) swasta merupakan peran yang diharapkan dari kejaksaan dalam hal penegakan kepatuhannya terhadap kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan," tuturnya. (hf/am)