10 Jul 2019
  |  
Dilihat : 242 kali

Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan Manokwari Gandeng Disnakertrans Dan DPMPTSP

Manokwari, Jamkesnews – Demi mewujudkan senergitas hubungan antar lembaga dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Manokwari melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Manokwari, Rabu (10/07).

Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Meryta Oktaviane Rondonuwu menyebutkan bahwa Perjanjian Kerjasama ini sangat penting dilaksanakan. Sinergitas yang dilakukan memberikan kemudahan bagi badan usaha dalam pendaftaran Program Jaminan Kesehatan melalui integrasi sistem dan data dari kedua Instansi.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan Program Jaminan Kesehatan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi sehingga memberikan kemudahan bagi badan usaha dan pekerja memperoleh Jaminan Kesehatan di Kabupaten Manokwari,” ujar Meryta.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Manokwari, Yusak Dowansiba sangat mendukung perjanjian kerjasama ini. Ia juga menekankan untuk bersama sama melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Badan Usaha yang tidak mengikuti Program Jaminan Kesehatan.

“Bagi Badan Usaha yang tidak mengikuti ketentuan terkait program ini akan kita tindak. karena program ini bersifat wajib,” ucap Yusak

“Kita sudah punya datanya dari hasil Rapat Koordinasi kemarin. Kami akan koordinasikan dengan Petugas Pemeriksan kami dan BPJS Kesehatan,” ucap Yusak kembali.

Meryta menambahkan sangat mengapresiasi dukungan Disnakertrans dan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. Output yang telah diperoleh dari dukungan ini telah menghasilkan 18 badan usaha yang tidak patuh dan sedang dalam proses SKK oleh Kejaksaan.

“Sampai dengan bulan Juni 2019 badan usaha di Kabupaten Manokwari yang melakukan registrasi sebanyak 451 badan usaha dengan jumlah peserta sebanyak 12.202 jiwa dan 18 badan usaha dalam proses SKK,” ujar Meryta.

Sanksi yang diterima oleh badan usaha sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 yaitu, pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kab/Kota atas Permintaan BPJS.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja antara lain, Perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, izin mendirikan bangunan. Sedangkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik terntu bagi setiap orang antara lain, izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). (TR/tj)