10 Jul 2019
  |  
Dilihat : 21 kali

Rekonsiliasi Kepesertaan TNI dan Polri, BPJS Kesehatan Cabang Barabai Sampaikan Ini

Hulu Sungai Tengah, Jamkesnews - Dalam rangka meningkatkan akurasi data dalam kepesertaan segmen Peserta Penerima Upah (PPU) TNI dan POLRI pada Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Barabai lakukan Rekonsiliasi Data Peserta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Selasa (09/07) pagi dengan mengundang satuan kerja se-Banua Enam.

Dalam penyampaiannya, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Barabai Yuni Norma Riansari mengatakan kegiatan tersebut rutin dilaksanakan selama satu tahun sekali. Tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan data kepesertaan anggota TNI dan POLRI yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. “Pada dasarnya kegiatan rekon ini untuk menyempurnakan dan menyamakan kembali antara data yang ada di BPJS Kesehatan dengan di satuan,” tuturnya.

Yuni menjelaskan dengan adanya kegiatan ini maka komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan TNI dan POLRI dalam hal data dapat diperkuat. Sehingga data dapat dipertanggungjawabkan dari masing-masing satuan kerja. Dan nantinya bermuara pada iuran peserta dan pemberi kerja dapat diperhitungkan secara akurat dan sesuai dengan data terkini.

Kedepannya, iuran 1% untuk keluarga tambahan harus dari satuannya yang melakukan pemotongan. Apabila satuan tidak membayarkan yang 1% tersebut atau memotongkan gaji anggotanya, maka otomatis keluarga tambahan tersebut akan dialihkan sebagai peserta mandiri. “Selama ini anggota keluarga tambahan dibayarkan sendiri oleh anggota, namun ketentuannya harus dibayarkan oleh bendahara gaji. Kalau tidak maka akan dikembalikan menjadi peserta mandiri,” tutur Yuni.

Yuni menambahkan, untuk kondisi data peserta TNI dan POLRI per bulan Juli di master file BPJS Kesehatan ada beberapa kendala terkait data anggota TNI dan POLRI. Yakni mengenai NIK kosong. Ia meminta kepada masing-masing satker untuk mengonfirmasi kepada yang bersangkutan terkait hal tersebut. Sebab jika dibiarkan, yang ditakutkan akan terjadi penonaktifan peserta sementara. “Kami harapkan untuk masing-masing satuan agar segera melengkapi data NIK kosong tersebut,” himbaunya.

Di samping itu, Perwakilan dari Kodim Kandangan Husin menyampaikan kegiatan tahunan ini sangat diperlukan. Selain untuk memperbaharui data kepesertaan di masing-masing satuan kerja TNI dan POLRI di Banua Enam, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan wadah untuk mendapatkan informasi tentang Program JKN-KIS secara langsung. “Walaupun acara ini tahunan, kami selalu berkomunikasi dengan pihak BPJS Kesehatan dalam hal kepesertaan. Dan juga akan menjadi PR kami untuk memastikan tidak adanya data bermasalah di lingkungan satker kami,” ucapnya. (KA/rz)