01 Jun 2019
  |  
Dilihat : 121 kali

KEPESERTAAN JKN-KIS DALAM UPAYA UHC KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Tembilahan, Jamkesnews – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengadakan pertemuan diruang rapat Bapenda Jumat (31/05) pembahasannya mengenai Progress Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Upaya Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menandatangani kesepakatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan kuota sebanyak 145.000 jiwa.

Pemerintah Daerah Indragiri Hilir berharap kuota yang sudah disepakati ini dapat terus dioptimalkan dengan mengutamakan verifikasi dan validasi data sehingga penerima kartu merupakan orang yang benar-benar tepat.

Dalam pertemuan tersebut, agenda yang dibahas adalah terkait overview Program JKN-KIS, implementasi Program JKN-KIS di Kabupaten Indragiri Hilir, Data Peserta PBI APBN dan APBD, Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Validitas Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Peserta Tambahan PPU 1%.

“Sebagai langkah tindak lanjut, dalam waktu dekat segera kita jadwalkan pertemuan dengan Camat se Kabupaten Indragiri Hilir untuk mempercepat progress Kepesertaan JKN di Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya saya minta kepada instansi terkait agar secara berkala melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala agar peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah adalah orang yang benar-benar tepat dan datanya valid serta data peserta yang sudah tidak ada dikarenakan pindah, meninggal, atau tidak ditemukan segera bisa diperbaharui dan agar semua Dinas yang hadir (Dinsos, Dinkes, Dukcapil) terus berkoordinasi melakukan update data masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan , terutama untuk masyarakat yg sudah meninggal, bayi baru lahir, dan belum memiliki NIK,” ujar Said Syarifuddin selaku sekretaris daerah.

Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan mengenai skema Pelaksanaan Pemutakhiran NIK yang dilakukan Bappenas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

“Konsep skema pemutakhiran ini, akan kita coba laksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai tahap percobaan awal, kita akan coba pada salah satu desa yang terdekat di sekita wilayah tembilahan. Harapannya ini akan mempercepat validasi data peserta PBI APBN yang masih kosong NIK nya,” ujar Meri Lestari selaku Kepala Cabang. (aw/sj)