15 Mei 2019
  |  
Dilihat : 51 kali

Perkuat Penegakan Kepatuhan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Padangsidempuan Libatkan Kejari Madina

Mandailing Natal, Jamkesnews - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal kembali melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait dengan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Selasa (14/05). Ditandatangani oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Lenny Marlina T. U. Manalu dan Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Taufiq Djalal, ruang lingkup kerja sama tersebut tak lain tentanh upaya perluasan peserta dan kepatuhan dalam Program Jaminanan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Lenny menekankan pentingnya dukungan dari anggota forum dalam menyukseskan implementasi Program JKN-KIS.

“Program JKN-KIS menjadi tanggung jawab bersama anggota forum, termasuk Kejaksaan didalamnya. Terhadap kepatuhan badan usaha, BPJS Kesehatan terlebih dahulu akan melakukan pendekatan persuasif sesuai dengan prosedur dan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal BPJS Kesehatan. Berkas badan usaha yang tidak patuh selanjutnya kita limpahkan ke Kejaksaan dengan menyertakan Surat Kuasa Khusus (SKK),” jelas Lenny.

Sementara itu, Taufiq menyambut baik komitmen BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan dalam penegakan kepatuhan Program JKN-KIS di Wilayah Mandailing Natal. Ia mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan yang mengedepankan pendekatan persuasif kepada badan usaha. Taufiq juga menyoroti perilaku tak terpuji sejumlah badan usaha yang berupaya memanipulasi laporan data pekerja saat dilakukan validasi data oleh Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan.

“Sangat disayangkan masih banyak badan usaha di Mandailing Natal yang tidak patuh mendaftarkan dan melaporkan data karyawannya dengan benar. Saya rasa ini cara berpikir yang keliru, seharusnya Program JKN-KIS tidak dijadikan beban dengan memanipulasi laporan data karyawan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ini menjadi PR kita bersama, jangan sampai Mandailing Natal menjadi beban nasional dalam pencapaian jumlah kepesertaan Program JKN-KIS,” tutup Taufiq. (hf/fz)