15 Mei 2019
  |  
Dilihat : 18 kali

Kejakasaan Negeri Bengkulu dan BPJS Kesehatan Kejar Badan Usaha Tak Patuh JKN-KIS

Bengkulu, Jamkesnews – Guna memastikan seluruh badan usaha yang berada di Kota Bengkulu telah mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS serta rutin membayar iuran JKN-KIS, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Emilwan Ridwan akan melakukan kunjungan dan pemeriksaan bersama ke badan usaha yang ada di Kota Bengkulu. Emilwan menjelaskan selama ini memang masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pegawainya ke dalam Program JKN-KIS dikarenakan ketidakmampuan perusahaan atau masih kurang pahamnya badan usaha tersebut terkait Program JKN-KIS.

“Permasalahan tetap sama, yaitu masih kurangnya kemampuan badan usaha untuk mendaftar ke dalam Program JKN-KIS dan masih kurang paham terhadap program ini. Kita berharap semua pihak tetap pro aktif dan peserta badan usaha dapat mematuhi apa yang sudah tercantum di dalam regulasi, karena ini akan berdampak ke depan seperti terkait dengan perpanjangan izin,” ujar Emilwan dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan, Selasa (14/05).

Untuk itu, ia sepakat bersama BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu dan DPMPTSP Kota Bengkulu akan melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka peningkatan cakupan kepesertaan dan kepatuhan pemberian data yang lengkap dan benar serta kepatuhan membayar iuran. Emilwan pun mengajak pada pemangku forum agar dapat melakukan kunjungan dan pemeriksaan bersama ke badan usaha.

“Tentunya pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan persuasif, namun apabila harus dilakukan pendampingan kita akan melihat lebih jelas apa penyebab belum patuhnya badan usaha terhadap Program JKN-KIS ini,” tambah Emilwan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Rizki Lestari dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin melalui forum ini dan berharap ke depannya seluruh pihak terkait bisa ikut mendorong badan usaha yang masih belum terdaftar maupun menunggak, untuk memenuhi kewajibannya dalam Program JKN-KIS.

“Kita akan fokus terhadap apa yang akan kita tindak lanjuti dalam pertemuan kali ini. Berdasarkan hasil dari data OSS milik DPMPTSP, ada sekitar 1.050 badan usaha yang masih statusnya belum terdaftar. Namun data ini masih harus kita verifikasi lagi karena data OSS ini masih banyak belum bisa dipastikan seperti ada badan usaha yang ternyata belum beroperasi dan sebagainya, sementara untuk tunggakan ada 54 uadan usaha yang menunggak atau belum rutin membayar iuran JKN-KIS setiap bulannya,” jelas Rizki.

Rizki menjelaskan, masih ada beberapa permasalahan terhadap kepatuhan badan usaha yang harus dibenahi bersama seperti badan usaha hanya mendaftarkan sebagian karyawannya saja dalam Program JKN-KIS. (RW/dw)