15 Mei 2019
  |  
Dilihat : 96 kali

BPJS Kesehatan Lubuklinggau Ingatkan Faskes Tertib Administrasi

Lubuklinggau, Jamkesnews - Untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), BPJS Kesehatan Lubuklinggau menggelar monitoring dan evaluasi bersama Dinas Kesehatan Lubuklinggau kepada Kepala Puskesmas se-Kota Lubuklinggau, Selasa (14/03).

Pertemuan yang diadakan tersebut bertujuan untuk membahas hasil pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBPKP) dan juga membahas komitmen FKTP dalam tertib administrasi seperti penyampaian berkas perizinan yang berlaku. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Lubuklinggau Aida menjelaskan bahwa perizinan yang berlaku sangat penting untuk dilengkapi.

“Kami ingatkan sekali lagi, mohon diperhatikan perizinan seperti Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan dan Surat Izin Operasional (SIOP) di Puskesmas maupun di klinik. Hal ini supaya ketika nanti ada pemeriksaan tidak ada temuan terkait kelalaian kelengkapan administrasi dan tentunya dengan adanya perizinan yang lengkap maka dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik,” terang Aida.

Aida menambahkan, untuk kunjungan peserta yang sakit agar dapat dimasukkan ke aplikasi yang telah disediakan secara real time supaya tidak ada koreksi rasio rujukan akibat data yang dimasukkan tidak secara langsung. Pihaknya juga berpesan agar SIP, Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIOP masing-masing FKTP dapat segera disampaikan ke Dinas Kesehatan Lubuklinggau.

Mengamini hal tersebut Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Lubuklinggau Deasi mengatakan perizinan yang lengkap merupakan salah satu kelengkapan administrasi yang dapat digunakan untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan karena dengan kelengkapan perizinan tersebut dapat mensahkan untuk fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan.

“Seluruh fasilitas kesehatan harus mempunyai perizinan dari yang lengkap mulai dari analis, apoteker, dan juga dokter agar operasionalnya sudah memenuhi kriteria. Kemudian untuk pelayananan kesehatan petugasnya harus mempunyai dokumen-dokumen yang diperlukan agar mutu pelayanan kesehatan dapat terjamin,” ujar Deasi. (RW/na)