14 Mei 2019
  |  
Dilihat : 47 kali

Tingkakan Keberhasilan Penegakan Kepatuhan, BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan Kejaksaan Se-Kalbar

Pontianak, Jamkesnews – Sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana setiap lembaga dapat berperan aktif dalam peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dilaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Se-Kalimantan Barat pada hari Senin (13/05). Acara yang dihadiri oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, jajaran Dinas Tenaga Kerja, serta Badan Perizinan Terpadu se-Kalimantan Barat dilaksanakan di Aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Kegiatan Forum Koordinasi rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai media komunikasi dan koordinasi antara instansi penegak kepatuhan dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung Fachrurrazi mengatakan pada pelaksanaan program JKN-KIS yang sudah berjalan 5 tahun ini tentunya tidak lepas dari dukungan semua segmen pemerintah.

“Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat senantiasa mendukung penuh sejak awal diselenggarakan program JKN-KIS sesuai dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui program JKN-KIS. Peran aktif dari Kejaksaan dan Dinas Tenaga Kerja di Kalimantan Barat mempunyai daya ungkit yang luar biasa dalam penegakan kepatuhan terhadap badan usaha,” tutur Fachrurrazi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Baginda Polin Lumban Gaol selaku ketua forum pada kegiatan mengatakan tingkat keberhasilan penegakan kepatuhan dalam program JKN-KIS akan banyak ditentukan oleh sejauh mana permasalahan mampu diselesaikan dengan baik, dalam arti mampu memberikan solusi yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah.

“Di sinilah letak arti pentingnya acara koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kerjasama antara seluruh instansi pengawasan dan penegakan kepatuhan program JKN-KIS. Melalui forum ini diharapkan semua permasalahan yang terjadi di lapangan dapat dikoordinasikan serta dilakukan penyusunan strategi bersama untuk mengoptimalisasikan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan Badan Usaha di Kalimantan Barat,” tutur Baginda.

Melalui Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan dilakukan penyusunan rencana kerja pemeriksaan terpadu se-Kalimantan Barat, bersama-sama melakasanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Pemberi Kerja terhadap Pendaftaran Pemberi Kerja dan Seluruh Pekerja, serta Pembayaran Iuran dalam program Jaminan Sosial.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat tercapainya kesepakatan dan komitmen bersama untuk dapat saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan kepatuhan dengan dilanjutkan Kesepakatan Bersama (Mou) sebagai panduan untuk masing - masing dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Fachrurrazi. (FR/yl)