14 Mei 2019
  |  
Dilihat : 338 kali

Siap Perpanjang Kerjasama, BPJS Kesehatan dan Kejari Tuban Adakan Diskusi

Bojonegoro, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri Tuban Senin kemarin (13/05). Kunjungan kali ini adalah dalam rangka mendiskusikan perpanjangan perjanjian kerjasama  antara BPJS Kesehatan Bojonegoro dengan Kejaksaan Negeri Tuban. Kerjasama yang terjalin sudah sejak bulan Mei tahun 2015 yang lalu. Perjanjian kerjasama kali ini sudah perpanjangan hampir yang ke 4 kali.

Ditemui diruangannya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Heru Sandika menuturkan bahwa dirinya sangat mendukung kerjasama ini. “Dikarenakan PKS yang sebelumnya sudah berakhir maka perlu diadakan perpanjangan lagi guna sebagai dasar kami untuk pendampingan pemanggilan badan usaha yang tidak patuh,” ungkap Heru.

Disambut baik oleh pihak Kejaksaan Negeri Tuban, BPJS Kesehatan Bojonegoro akan mengadakan penandatanganan perjanjian kerjasama  ini dalam minggu ini mengingat tanggal 4 Juni 2019 sudah berakhir masa perjanjian kerjasama tersebut. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ruang lingkup dari kesepakatan bersama ini meliputi pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Selain itu juga sebagai pendampingan BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan kepatuhan Badan Usaha.

“Besar harapan kami untuk dapat bermitra lebih lanjut dengan Kejaksaan Negeri Tuban. Tidak lupa kami juga mengapresiasi lebih atas effort dari Kejakasaan Negeri Tuban dalam bermitra membantu BPJS Kesehatan Bojonegoro khususnya dalam hal kepatuhan Badan Usaha. Semoga apa yang telah menjadi kerja keras kita bersama melalui PKS ini nanti dapat memberikan manfaat yang besar utamanya bagi keberlangsungan Program JKN KIS,” tutup Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Bojonegoro Farouq Ahmad.

Untuk bulan Mei 2019 ini ada 17 SKK yang sedang diproses oleh pihak Kejaksaan Negeri Tuban untuk dilakukan pemanggilan pada minggu ke – 3 bulan Mei 2019. Ketidak patuhan Badan Usaha disini permasalahannya seputar pendaftaran karyawan dan tunggakan iuran. (ar/wr)