14 Mei 2019
  |  
Dilihat : 43 kali

Maksimalkan Kepatuhan Badan Usaha BPJS Kesehatan Teken MOU Dengan Kejaksaan se-Kalbar

Pontianak, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung menandatangani perpanjangan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat dalam hal penanganan permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kalimantan Barat. Acara ini dihelat di aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Senin (13/5).

Kerjasama yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fungsi pada Kejaksaan yaitu mengoptimalkan kinerja instansi pemerintah baik BUMN maupun BUMD. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menegakan kepatuhan Badan Usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Baginda Polin Lumban Gaol saat memberikan sambutan dan arahan mengatakan kegiatan ini menjadi wujud apresiasi dan penghargaan Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan.

“Pengacara Negara diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD khususnya BPJS Kesehatan, kegiatan penandatanganan MOU ini dilaksanakan sebagai wujud apresiasi dan penghargaan dari Kejaksaan terhadap kepercayaan BPJS Kesehatan dalam menghadapi permasalahan-permasalan yang dihadapi menggunakan instrumen Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia,” tutur Baginda Polin Lumban Gaol.

Sementara itu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung Fachrurrazi mengungkapkan Keberhasilan BPJS Kesehatan mencapai Universal Helath Coverage (Cakupan Semesta) salah satunya yaitu dengan melakukan sinergi dengan berbagai pihak salah satunya dengan jajaran Kejaksaan.

“Sebagaian besar daerah sudah mencapai UHC, keberhasilan BPJS Kesehatan mencapai UHC bukan hanya diupayakan dari pihak internal saja, namun kami juga merangkul jajaran Kejaksaan baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di seluruh Kab/Kota, terutama dalam hal kepatuhan Badan Usaha dalam memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Badan Usaha/Perusahaan. Pertama kewajiban mendaftarkan pekerja sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, kedua mendaftarkan seluruh pekerjanya termasuk dirinya sendiri tanpa terkecuali sampai dengan 100%. Sampai saat ini respon yang kami terima dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Barat sangat baik kooperatif setelah mendapat surat dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri,” tutur Fachrurrazi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menargetkan pada tahun 2019 ini dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Tahun 2018, BPJS Kesehatan telah memberikan tugas kepada kami yaitu tagihan Badan Usaha senilai Rp3,9 Milyar di Kalimantan Barat dan jajaran Kejaksaan telah berhasil sampai dengan 30% dari total tagihan yang diserahkan kepada kami melalui Surat Kuasa Khusus dari BPJS Kesehatan. Tahun 2019 kami menargetkan untuk memperoleh hasil lebih dari 30% dari total tagihan yang diserahkan kepada kami,” ujar Baginda. (FR/yl)