14 Mei 2019
  |  
Dilihat : 132 kali

Dorong Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Biak Gelar Forum Koordinasi

Biak Numfor, Jamkesnews - Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Biak Numfor, BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor bersama dengan Kejaksaan Negeri Biak, DPMPTSP Biak Numfor dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor melaksanakan Forum Koordinasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, Senin (13/05).

Pejabat Pengganti Sementara (PPS) BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, Wirdaos Alamhudi mengatakan forum ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan mengevaluasi pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja yang berada di wilayah Kabupaten Biak Numfor serta sebagai ajang penyamaan persepsi terkait regulasi nasional atas penegakan kepatuhan badan usaha. Selain itu, forum ini merupakan rutinitas di BPJS Kesehatan dimana dilakukan dua kali dalam setahun.

“Dalam menegakkan kepatuhan implementasi Program JKN-KIS, kami tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi dari aparat penegak hukum yakni pihak Kejaksaan dan semua pihak wajib bergotong royong dalam rangka menyukseskan program pemerintah ini. Program ini berlandaskan gotong royong. Oleh karena itu, dukungan dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar program ini berkesinambungan dan senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh penduduk Indonesia,”ungkap Wirdaos.

Wirdaos menyampaikan di wilayah Kabupaten Biak Numfor masih terdapat pemberi kerja yang belum mendaftarkan dirinya dan semua pekerjanya. Sehingga Ia berharap dengan adanya forum ini badan usaha khususnya diwilayah Kabupaten Biak Numfor dapat patuh dengan peraturan yang berlaku salah satunya kepesertaan sebagai peserta JKN-KIS, baik badan usahanya maupun seluruh karyawannya dan juga taat dalam pembayaran iuran sehingga karyawan dapat terjamin pelayanan kesehatannya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor Sigid Januar Pribadi, SH ditemui seusai acara forum koordinasi menegaskan, sesuai peraturan perundang-undangan mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerja serta membayar iuran dalam Program JKN-KIS. Sanksinya pun jelas diatur dalam regulasi. Oleh karena itu, bagi pemberi kerja yang tidak patuh atas ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi. Tentunya sinergi dengan instansi pemerintah daerah terkait dalam pengenaan sanksi ini harus berjalan optimal. Ia juga mengatakan, pihaknya siap melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka peningkatan cakupan kepesertaan dan kepatuhan pemberian data yang lengkap dan benar serta kepatuhan membayar iuran.

“Kami siap mengawal BPJS Kesehatan dalam mematuhkan badan usaha yang ada di kabupaten Biak Numfor. Salah satunya dengan melakukan upaya hukum yang dibutuhkan BPJS Kesehatan, mendukung Program JKN-KIS melalui kegiatan Joint Inspecton, sosialisasi terpadu, pemberian surat peringatan dan penegakan hukum. Selain  itu kami siap memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan Cabang Numfor karena Program JKN-KIS ini adalah program pemerintah untuk kepentingan rakyat, jadi memang harus benar-benar dikawal,” ujar Sigid.

Selain terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha, dalam forum ini juga dibahas mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Kepala Dinas DPMPTSP Biak Numfor Hery Mulyana, mengatakan OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

“Sesuai dengan slogan yang disampaikan BPJS Kesehatan Gotong Royong jadi untuk sektor usaha juga harus gotong royong terutama didalam Peraturan Pemerintah terkait dengan OSS sudah jelas bahwa persyaratan dasar suatu badan maupun perorangan itu harus sudah ikut kepesertaan BPJS kesehatan dan tenaga kerja. Melalui OSS ini, badan usaha dapat mempercepatan serta meningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta mempermudah badan usaha untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS,” tutup Herry. (TR/as)