10 Mei 2019
  |  
Dilihat : 135 kali

Gandeng Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Badan Usaha Tak Patuh JKN-KIS Siap Disentil

Bekasi, Jamkesnews - Upaya penyelenggaraan dan penegakan kepatuhan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan stakeholder dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama, Senin (13/05).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Siti Farida Hanoum mengatakan bahwa sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan melaporkan pemberi kerja yang tidak patuh terhadap kewajibannya kepada instansi yang berwenang. Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kejaksaan mempunyai kewenangan dan kewajiban menyelamatkan uang negara yang seharusnya dibayarkan oleh badan usaha yang menunggak iuran jaminan kesehatan.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama yang selama ini sudah terjalin. Memasuki tahun kelima Program JKN-KIS ini maka fungsi kepatuhan harus diperkuat karena sudah bukan masuk fase sosialisasi lagi namun sudah harus ada penindakan,” jelas Hanoum.

Hanoum berharap dengan adanya penandatanganan kerja sama ini maka penegakan kepatuhan badan usaha dapat terlaksana dengan baik. Di dalam ruang lingkup kerja sama ini ada mengenai Surat Kuasa Khusus (SKK). Dengan SKK tersebut, BPJS Kesehatan bisa memberikan data kepada Kejaksaan berisi daftar badan usaha yang sudah dilakukan pemeriksaan namun masih belum melakukan kewajibannya.

“Besar harapan kami dengan adanya perjanjian kerja sama ini memberikan dampak yang baik bagi semua pihak, sehingga sinergi ini dapat berjalan maksimal. Ada 3 poin yang menjadi fokus pemeriksaan yaitu badan usaha yang sudah mendaftar namun belum mendaftarkan keseluruhan pekerjanya ke Program JKN-KIS, badan usaha yang melaporkan dasar gaji sebagai penghitung iuran sama semua dari pemilik sampai dengan securitynya, dan badan usaha yang tidak membayar iuran,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Hermon Dekristo serta para Jaksa Pengacara Negara. Hermon mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kota Bekasi telah mempercayai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk bersama-sama mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi.

“Program JKN-KIS merupakan program nasional yang harus disukseskan bersama. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi penindakan badan usaha yang tidak patuh, pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, pemberian pertimbangan hukum baik legal opinion atau legal assistance, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan,” katanya . (da/pm).