13 Apr 2019
  |  
Dilihat : 85 kali

SARAPAN BARENG WARTAWAN, BPJS KESEHATAN BERIKAN PEMAHAMAN TENTANG KLAIM DAN AKREDITASI

Padang, Jamkesnews – Mulai tahun 2019 ini, akreditasi menjadi syarat wajib bagi Rumah Sakit (RS) yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Beberapa RS yang belum mengantongi sertifikat akreditasi tidak bisa dilanjutkan kerjasamanya. Secara dasar hukum, akreditasi sudah harus diberlakukan sebagai syarat kerjasama dengan BPJS Kesehatan sejak awal tahun 2014, seiring dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Indonesia.

“Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013. Jadi akreditasi ini sudah sejak lima tahun yang lalu diinformasikan kepada publik bahwa pada 2019 nanti akan menjadi syarat wajib, tapi di awal tahun kemarin kita dapati RS yang belum juga mengurus akreditasi,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina saat Sarapan Bareng Wartawan di Warung Kopi Nipah, Kota Padang.

Mengerem kegaduhan akibat akreditasi tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F. Moeloek akhirnya mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019. Isinya,  RS yang belum terakreditasi diberikan surat rekomendasi untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan sampai dengan 30 Juni 2019.

“Artinya jika sampai 30 Juni 2019 belum juga ada progres tentang akreditasi, maka dapat dipastikan kerjasama belum bisa dilanjutkan. Dan yang harus dipahami bersama, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah berhenti beroperasi atau bisa jadi karena ada fraud (kecurangan, -red) di sana,” ulasnya.

Pada kesempatan ini, Asyraf Mursalina kembali menegaskan tentang komitmen BPJS Kesehatan untuk mengawal dan menjalankan Program JKN-KIS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satunya dengan memperketat verifikasi dan melaksanakan audit klaim untuk mencegah kebocoran Dana Jaminan Sosial dari klaim-klaim yang tidak layak bayar.

“Klaim tak layak bayar itu misalnya yang terindikasi fraud dan abuse. Dengan nilai belanja pelayanan kesehatan yang demikian besarnya, BPJS Kesehatan melalui fase audit yang berlapis-lapis baik oleh auditor internal, kantor akuntan publik, maupun BPKP. Tujuan kami memperketat verifikasi serta melaksanakan audit klaim, adalah untuk melindungi semua pihak dari resiko pelanggaran hukum. Apalagi tahun 2019 ini sudah masuk tahun penindakan atas kecurangan yang ditemukan pada klaim program JKN-KIS dan KPK sudah ikut terlibat di dalamnya,” tegasnya.

Kegiatan sarapan bareng ini mendapat apresiasi dari awak media yang hadir, salah satunya Ikhwan Wahyudi dari Antara Sumbar. Pada pertemuan media sebelumnya, Ikhwan dan awak media juga sudah mendapat materi tentang jaminan kesehatan secara komprehensif, sehingga materi tentang klaim ini menambah pengayaannya tentang Program JKN-KIS.

“Materinya bagus sekali dan membuka cakrawala baru seputar klaim BPJS Kesehatan, ternyata selama ini ada banyak hal-hal menarik yang sebelumnya tidak diketahui kawan-kawan media. BPJS Kesehatan menceritakan secara lengkap dengan konteks yang lebih mudah dipahami, ini merupakan sarana edukasi yang baik,” ungkapnya.

Hal tersebut diamini oleh Yessi, wartawan Haluan. Yessi menilai penetapan akreditasi tidak hanya berguna bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan, tapi juga peningkatan daya saing dan nilai lebih sebuah rumah sakit dan tentunya peningkatan mutu dari tenaga medis yang mengabdi di rumah sakit tersebut.

“Penjabaran dari BPJS Kesehatan benar-benar menyikap secara gamblang tentang akreditasi rumah sakit dan klaim. Saya berharap BPJS Kesehatan terus menjaga integritas, profesional serta benar-benarharus jeli dan tegas terkait verifikasi dan klaim karena semua untuk keselamatan dan keamanan,” harapnya. (aw/bo)