12 Apr 2019
  |  
Dilihat : 109 kali

Forum Komunikasi Dumai Segera Kebut UHC

Dumai, Jamkesnews – BPJS Kesehatan melakukan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Semester I Tahun 2019 Kota Dumai. Dilaksanakan di ruang rapat Walikota Dumai pembukaan forum dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, Paisal dan selanjutnya forum dipimpin langsung oleh Asisten III yaitu Khairil Adli yang bertindak sebagai Pengarah dan Pimpinan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Semester I Tahun 2019 Kota Dumai.

“Kepesertaan JKN-KIS di Kota Dumai yang masih berada pada angka 86,76% dari 286.953 penduduk menjadi titik fokus pada pertemuan kali ini karena paling lambat pada 1 November 2019 diharapkan Kota Dumai sudah dapat mencapai Universal Helath Coverage (UHC),” terang Nora Duita Manurung, Kepala BPJS Kesehatan cabang Dumai. (12/04)

Oleh sebab itu, Pemerintah Dumai yang akan terlibat penuh dalam memberikan dukungan untuk tercapainya UHC terus mengupayakan kepesertaan JKN-KIS serta verifikasi dan validasi data peserta JKN-KIS dan masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta.

“Terkait data pegawai honorer yang akan di ikutsertakan dalam program JKN-KIS agar dapat diproses oleh masing-masing OPD (Organisasi Pemerintah Daerah),” ujar Khairil Adli.

Ia menambahkan, data NIK masyarakat masih banyak yang tidak sinkron terkait status masyarakat yang sudah meninggal, alamat yang tidak diketahui dan masyarakat yang sudah pindah domisili sehingga data antara BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas terkait lainnya tidak akurat, untuk itu diharapkan permasalahan terkait NIK ini dapat terus di update untuk mendapatkan data yang valid.

“Peserta mandiri yang menunggak agar dapat diusulkan untuk dimasukkan kedalam kuota Jamkesda Kota Dumai sehingga perlu dibentuknya tim untuk memverifikasi peserta PBPU menunggak ini yang akan dialihkan ke Jamkesda,” usul Paisal selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai kepada forum.

Selain itu dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Dumai juga memberikan dukungan penuh terkait badan usaha yang menunggak membayar iuran.

“Jika terdapat badan usaha yang menunggak maka BPJS Kesehatan dapat memberikan data badan usaha tersebut kepada Disnaker maka hal yang dapat dilakukan, yaitu pembinaan kepada badan usaha tersebut agar rutin dalam membayar iuran JKN-KIS,” ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Dumai, Muhammad Fadli. (aw/ir)