12 Apr 2019
  |  
Dilihat : 10 kali

BPJS Kesehatan dan Pemda Aceh Selatan Sepakat Optimalkan Mutu Layanan JKN-KIS

Aceh Selatan, Jamkesnews – Koordinasi berbagai pihak terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus terjalin baik. Sinergi kuat tercipta melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan untuk Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (12/04).

Bertempat di ruang pertemuan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan, hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPJS kesehatan Cabang Tapaktuan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

“Forum ini pada hakikatnya merupakan wadah untuk menyatukan pemahaman yang sama antara BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan sehingga kami berharap dapat satu visi dan satu misi dengan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS ini terutama dalam hal penegakan regulasi nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan,” ucap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan Neni Fajar.

Menurutnya lagi, forum ini sebagai wadah untuk dapat berdiskusi dan membahas segala hal seputar permasalahan dan isu terkini seputar JKN-KIS serta penanganannya sehingga penyelenggara bersama stakeholder JKN secara bersama-sama antisipatif akan adanya potensi permasalahan dalam pelayanan dan hal-hal lain.

“Dukungan dari anggota forum tentunya menjadi jalan terang bagi keberlangsungan Program JKN-KIS, demi terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi bagi seluruh penduduk Indonesia,” tambah Neni.

Wakil Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran mengatakan bahwa melalui Forum Komunikasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan ini para pihak dapat semakin meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta melalui masukan dan saran-saran untuk perbaikan ke depannya.

“Melihat tingginya komitmen anggota forum ini dalam mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS, kami berharap tidak akan terjadi permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan Program JKN-KIS di lapangan,” kata Tgk. Amran.

Sebagai tindak lanjut dari forum tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan data terbaru bayi baru lahir ke BPJS Kesehatan, untuk segera didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (hf/tf)