12 Apr 2019
  |  
Dilihat : 16 kali

Kader JKN Pelajari Soal Selisih Biaya dan Kegawatdaruratan

Jakarta Barat, Jamkesnews - Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan mitra BPJS Kesehatan untuk berhubungan langsung dengan peserta Program JKN-KIS. Kader JKN merupakan orang-orang terpilih yang mampu menjadi kepanjangan tangan BPJS Kesehatan untuk dapat menyampaikan langsung program maupun produk BPJS Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kader JKN harus memiliki pengetahuan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang ada di wilayah binaannya.

“Kegiatan evaluasi dan monitoring Kader JKN dilaksanakan sekali dalam dua minggu. Pada setiap kegiatan tersebut kami berusaha menyisipkan materi untuk diberikan kepada Kader JKN agar ketika terdapat peserta yang bertanya di lapangan, mereka dapat menyampaikan jawaban dengan komprehensif,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat Diah Sofiawati pada Jumat (12/04)

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kader JKN kali ini disisipi dengan Sosialisasi Selisih Biaya dan Kegawatdaruratan. Materi ini diberikan kepada Kader JKN karena sering ditanyakan oleh peserta. Apalagi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan ini sempat ramai di media massa dan media sosial.

“Selisih biaya dan kegawatdarurat ini sering menjadi isu dan permasalahan di lapangan karena banyak masyarakat yang kurang paham mengenai konsepnya. Kader JKN adalah salah satu cara kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar hoax yang terdapat pada masyarakat dapat diminimalisir,” jelas Diah.

Pada sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa pelayanan poli eksekutif untuk rawat jalan di rumah sakit akan dikenakan urun biaya maksimal Rp400.000. Sedangkan untuk rawat inap dari kelas 1 ke VIP, peserta akan dikenakan selisih biaya maksimal 75% dari INA-CBG’s. Selisih biaya dan iur biaya tersebut dapat dibayarkan oleh  peserta, pemberi kerja, atau asuransi tambahan lain.

“Jadi, dari penjelasan yang diberikan kami baru tahu jika PBI tidak bisa naik kelas dan merupakan pengecualian dari urun biaya maupun selisih biaya. Tapi, karena banyak warga DKI Jakarta yang dialihkan ke PBI APBD seringkali ingin naik kelas ketika dirawat di rumah sakit. Selain itu, seringkali peserta tidak ingin melewati prosedur karena mau cepat dan enaknya sendiri. Sehingga mereka kurang mempedulikan prosedur,” kata Evi yang merupakan salah satu Kader JKN untuk BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat.

Para Kader JKN yang hadir pada kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut antusias mengikuti sosialisasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditemui di lapangan. Selain itu, cerita pengalaman saat membantu peserta ketika menjalani prosedur rawat inap di rumah sakit, sehingga mereka dapat saling mengambil pelajaran dari pelangaman yang didiskusikan pada kegiatan tersebut. (NT/dn)