12 Apr 2019
  |  
Dilihat : 47 kali

Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Jaktim Gelar Forum Koordinasi

Jakarta Timur, Jamkesnwes - Sebagai salah satu upaya memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dan harmonisasi hubungan antar lembaga dalam implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Jumat (12/04).

Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Jakarta Timur dan Kepala Subbagian Tata Laksana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Administrasi Jakarta Timur ini merupakan wadah koordinasi BPJS Kesehatan dengan instansi terkait dalam melaksanakan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan terhadap badan usaha.

“Tujuan digelarnya forum ini tidak lain untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan tercapainya keberlangsungan Program JKN-KIS serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur dengan lembaga yang berwenang dalam pengawasan kepatuhan untuk mengatasi ketidakpatuhan badan usaha yang tidak mendaftarkan sumber daya manusianya dalam Program JKN-KIS," jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, Betsy M.O Roeroe.

Betsy berharap dengan adanya forum ini badan usaha khususnya diwilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat patuh dengan peraturan yang berlaku salah satunya kepesertaan sebagai peserta JKN-KIS, baik badan usahanya maupun seluruh karyawannya dan juga taat dalam pembayaran iuran sehingga karyawan dapat terjamin pelayanan kesehatannya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Jakarta Timur, Basri Hatimbulan Harahap mengatakan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kejaksaan senantiasa akan mendukung Program JKN-KIS dalam kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan karyawan serta pembayaran iuran.

Selain terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha, dalam forum ini juga dibahas mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang biasa disingkat OSS. Online Single Submission (OSS) itu sendiri adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

“Melalui OSS ini, badan usaha dapat mempercepatan serta meningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta mempermudah badan usaha untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS,” tambah Basri.

(PG/cp)