12 Apr 2019
  |  
Dilihat : 141 kali

Optimalkan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Kepwil Papabar Gandeng Disnaker Dan PTSP Papua Barat

Manokwari, Jamkesnews – Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Kamis (11/04).

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, Donni Hendrawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat, Bungaran Sitanggang, serta Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat, Pascalina Yamlean.

“Kerjasama ini memiliki tujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan Program JKN-KIS di Provinsi Papua Barat, serta sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dimana menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS,” ujar Donni.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi, optimalisasi penyelenggaraan kepesertaan Program Jaminan Sosial di Papua Barat melalui mekanisme PTSP dan PATEN. Sedangkan untuk ruang lingkup perjanjian kerja sama dengan Dinas Transmigarasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat meliputi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban dan penyelesaian ketidakpatuhan pemberi kerja.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat, Pascalina Yamlean, menuturkan bahwa akan berupaya semaksimal mungkin agar Program JKN-KIS dapat berjalan dengan optimal.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar kedepannya seluruh pemberi kerja menjadi lebih patuh dalam mendaftarkan dirinya dan pegawainya menjadi peserta JKN-KIS dan juga dalam melaksanakan kewajibannya. Bukan hanya itu, kami juga akan mengedukasi Badan Usaha tentang pentingnya Program JKN-KIS bagi mereka” tutur Pascalina.

Hingga Februari 2019, total kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Papua Barat adalah 1.278.000 jiwa, yang terdiri dari sebanyak 764.182 peserta dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, sebanyak 73.988 merupakan peserta dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, sebanyak 14.391 peserta dari segmen Bukan Pekerja (BP), sebanyak 67.505 peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan sebanyak 204.987 peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). (tj)