13 Mar 2019
  |  
Dilihat : 14 kali

Guru dan Tenaga Honorer Kota Semarang Dipastikan Dapat JKN-KIS

Semarang, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Semarang bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang menyelenggarakan sosialisasi kepada 3.500 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Semarang, Rabu (13/03). Dalam sosialisasi yang berlangsung selama 2 hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang Gunawan Saptogiri  mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan para GTT dan PTT tersebut akan memperoleh perlindungan program jaminan sosial.

“Untuk Non ASN, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan, akan didaftarkan baik ke program jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat ini merupakan hak pekerja. Kami harap dengan demikian kualitas kerja meningkat dan memberikan ketenangan dalam bekerja,” katanya.

Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja merupakan kewajiban bagi seluruh pemberi kerja, termasuk Dinas Pendidikan Kota Semarang. Menurut Gunawan, pekerja adalah aset perusahaan atau aset pemerintah daerah yang bisa mendukung kelancaran kegiatan kantor. Sesuai regulasi yang berlaku, setiap pekerja yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat, harus dialihkan status kepesertaan dan pembayaran iurannya.

"jika pekerjanya sehat maka urusan pemerintahan juga berjalan lancar.  Oleh karena itu, GGT dan PTT perlu mendapatkan kesejahteraan tambahan berupa jaminan kesehatan.Jaminan kesehatan ini menjadi tanggung jawab bagi pemberi kerja terhadap pekerjanya, seperti Pemerintah Daerah terhadap pegawai honorernya. Pemberi kerja tidak hanya menjamin pekerjanya saja, tapi juga memberikan jaminan kepada anggota keluarga pekerja tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Agus Purwono.

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa iuran JKN-KIS yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai informasi, Kota Semarang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada November 2017 dan meraih UHC Award pada Mei 2018 dari Presiden Jokowi. (ma/hm)