13 Mar 2019
  |  
Dilihat : 37 kali

Optimalkan Fungsi Kader JKN, BPJS kesehatan Lakukan Evaluasi Berkala

Semarang, Jamkesnews – Dalam rangka meningkatkan kolektibilitas pembayaran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), terutama dari segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), Kader JKN terus melakukan kunjungan ke rumah sejumlah peserta yang menunggak iuran.

“Selama tahun 2018, peran 65 Kader JKN di BPJS Kesehatan kantor Cabang Semarang sudah sangat efektif dalam meningkatkan perolehan iuran JKN-KIS. Tercatat sampai 31 Desember 2018, ada sebanyak cukup banyak iuran peserta JKN-KIS di Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang berhasil dikumpulkan melalui upaya penagihan Kader JKN,” ungkap Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Semarang Anthonius Ferry sewaktu menghadiri Evaluasi Kader JKN, Rabu (13/03).

Melalui Kader JKN pula, BPJS Kesehatan mensosialisasikan alur autodebet kepada masyarakat, mengingat sampai 1 Maret 2019 peserta JKN-KIS di wilayah setempat telah mencapai 218.132.478 jiwa. Fasilitas autodebet ini diperuntukkan bagi peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP), atau biasa juga disebut dengan peserta mandiri, dan berlaku untuk seluruh jenis kelas rawat yang dipilih

"Tentunya apabila seluruh orang membayar secara manual akan menimbulkan effort lebih atas tercapainya penagihan tunggakan iuran tersebut," kata Anthonius.

Selain itu Kader JKN juga diberikan sosialisasi terkait aturan penjaminan untuk kasus-kasus tertentu yang melibatkan badan penjamin lain. Apabila terjadi dugaan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dialami oleh peserta JKN-KIS, maka harus dianalisa dugaan kasusnya terlebih dahulu.

"Misalnya ada seorang peserta JKN-KIS yang kecelakaan lalu lintas. Jika ia ternyata ia peserta mandiri, maka untuk jaminan pelayanan kesehatannya akan menjadi tanggung jawab dari PT Jasa Raharja selaku penanggung pertama, dengan limit tanggungan tertentu. Jika biaya pelayanan kesehatannya telah melampaui limit tersebut, maka selisihnya bisa dijamin BPJS Kesehatan selaku penjamin kedua sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku," terang Anthonius.

Sementara itu, salah seorang Kader JKN di Kabupaten Demak, Rakimin, menyampaikan pihaknya siap menjalankan tugasnya selaku perpanjangtanganan dari BPJS Kesehatan.

"Dengan menjadi Kader JKN, kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat mengurus segala administrasi JKN-KIS hingga menerima aduan, sehingga untuk saat ini tidak serta merta hanya untuk menagih tunggakan iuran," katanya.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan Cabang Semarang juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Kader berprestasi dalam hal kolekbilitas iuran. Penghargaan ini pun jatuh kepada Yustina Tutik Saryuniati, seorang Kader JKN dari Kota Semarang.(ma/hm)