13 Mar 2019
  |  
Dilihat : 385 kali

Tak Daftarkan TKA, Pemeriksa BPJS Kesehatan Dan Tim Wasnaker Sambangi BU Asing Di Manokwari

Manokwari, Jamkesnews ­– Sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana Setiap Orang Asing yang bekerja lebih dari enam (6) bulan di Indonesia wajib didaftarkan. Terkait hal tersebut BPJS Kesehatan dengan kewenangan atributif yang dimiliki merujuk pada Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dimana BPJS Kesehatan berewenang melakukan pangawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.

Dari hasil pantauan serta analisa data Pemeriksa BPJS Kesehatan, Rabu (13/03) diindikasikan terdapat puluhan orang tenaga kerja asing yang belum menjadi Peserta JKN KIS. Pasca pemeriksaan yang dilakukan bekerjasama dengan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat ditemukan 93 Tenaga Kerja Asing serta ratusan TKI yang belum memiliki JKN KIS.

“Pemeriksaan ini didasari oleh adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap Perusahaan Daftar Sebagian Pekerja (PDS TK), oleh karenanya kami bersama Tim Wasnaker Provinsi Papua Barat melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mengambil keterangan dari Pekerja secara langsung. Atas hasil pengecekan dilapangan ditemukan fakta dimana Pemberi Kerja tidak melaksanakan ketentuan Perundang undangan jaminan sosial,” ungkap Staf Pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Tonny A. Kraake.

“Oleh karenanya kami menegaskan kepada Pihak Pemberi Kerja untuk dapat sesegera mungkin melakukan dan menindaklanjuti hasil temuan Tim Pemeriksa BPJS Kesehatan dengan mendaftarkan seluruh Pekerja baik TKI maupun TKA,” ujar Tonny.

Pengawas Ketenagakerjaan dari Disnaker Papua Barat, Horas Lubis menyebutkan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari tupoksi Dinas Tenaga Kerja terhadap seluruh Badan Usaha yang melaksanakan aktivitas di Papua Barat.

“Tujuan kami disini ada 3, yaitu menjalankan tugas negara, kepatuhan pemberi kerja terhadap ketentuan yang berlaku, dan kunjungan lapangan ke BU,” ucap Horas.

Setiap pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perusahaan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga tak ada alasan bagi pihak manapun yang enggan melaksanakan ketentuan Perundang undangan secara khusus pada sektor Jaminan Sosial Kesehatan.

“Setelah melakukan pemeriksaan selama 3 hari, BU sangat kooperatif dan memberikan data yang kami minta,” ucap Horas kembali.

Perusahaan dapat berproduksi dengan baik oleh karena kontribusi Pekerja sehingga Pemberi kerja harus juga memberi perhatian penuh terhadap hak hak dasar Pekerja sebagaimana tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003. (TR/tj)