13 Mar 2019
  |  
Dilihat : 25 kali

BPJS Kesehatan Wamena Sosialisasikan Permenkeu 141 Tahun 2018

Wamena, Jamkesnews - Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah berlangsung kurang lebih 5 tahun dan merupakan sebuah tugas mulia yang diamanatkan negara untuk diselenggarakan oleh  BPJS Kesehatan dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholder terkait. Tak terkecuali dukungan dari rumah sakit selaku pemberi layanan di tingkat lanjutan.

Munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2018 menjelaskan tentang pedoman dalam pelaksanaan koordinasi pemberi manfaat pelayanan kesehatan antar penyelenggara jaminan kepada masyarakat, maka BPJS Kesehatan Cabang Wamena memandang perlu untuk disosialisasikan langsung kepada rumah sakit Wamena, secara khusus petugas diloket rumah sakit sebagai ujung tombak dalam melayani proses penjaminan pasien.

“Hal ini sebenarnya sudah berjalan, namun kita lakukan sosialisasi ini untuk mempertegas kembali fungsi jaminan kepada penjamin yang sebenarnya, agar supaya tidak ada tumpang tindih penjaminan,”ujar Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Fatmawati usai kegiatan, Rabu (13/03).

Dalam pasal 3 dipaparkan untuk penyelenggara jaminan sendiri diantaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan Penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam pasal 4 dijelaskan tentang koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antara penyelenggara jaminan dilakukan pada kasus diantaranya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan/atau kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Fatmawati juga menambahkan sinergitas penjaminan tersebut mempunyai proses yang harus dilakukan berdasarkan aplikasi V-claim yang sudah detail, contohnya apabila sudah teridentifikasi kasus kecelakaan lalulintas maka dilakukan flaging oleh rumah sakit supaya informasi tersebut tersampaikan ke pihak jasa raharja untuk diidentifikasi apakah kasus tersebut dapat dijaminkan oleh jasa raharja atau tidak.

“Sebagai masyarakat Indonesia  dan warga negara yang baik tentunya kita wajib mengikuti program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah. Semoga dapat berjalan dengan baik terutama di Jayawijaya ini, dimana sekarang pemerintah daerah telah mengintegrasikan masyarakat ke dalam Program JKN-KIS,” ungkap verifikator RSUD Wamena, dr.Arman Panggalo.

dr.Arman juga menambahkan untuk mempermudah peraturan atau program tersebut berjalan dengan baik maka harus ada sinkronisasi antara data dari penjamin ke rumah sakit dengan menempatkan beberapa perwakilan terkhusus di daerah Wamena agar ketika terjadi kasus maka dapat ditangani dengan baik serta sistem administrasi seperti klaim menjadi lancar.

Dalam kegiatan tersebut, Fatmawati mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini, rumah sakit lebih mendalami lagi bahwa ada penjamin lain selain BPJS Kesehatan, dimana tidak semua kasus yang diterima oleh rumah sakit penjamin mutlaknya adalah BPJS Kesehatan. Seperti contohnya, kecelakaan lalu lintas dapat dijaminkan oleh Jasa Raharja, kasus kecelakaan kerja atau akibat kerja dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. (TR/aa)