13 Mar 2019
  |  
Dilihat : 15 kali

Pemkab Batang Kejar Cakupan Kesehatan Semesta

Pekalongan, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan menggelar koordinasi dengan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Selasa (12/03). Salah satunya membahas bagaimana meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan agar bisa mencapai lebih dari 95 persen sehingga meraih predikat Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage).

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan Dody Pamungkas mengatakan, hingga awal tahun 2019 ini, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Batang baru mencakup 72 persen. Tercatat, dari total 780.910 jumlah penduduk, baru sekitar 562.256 di antaranya yang sudah menjadi anggota. Dengan demikian, masih ada 218.654 warga yang belum terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan sudah koordinasi dengan pemkab Batang, dan mendapatkan respon positif terkait solusi menambah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena penting manfaatnya untuk setiap warga agar memiliki jaminan kesehatan,” terang Dody seusai melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang.

Salah satu solusi yang diupayakan, yakni Pemerintah Daerah (Pemda) akan mengintegrasikan masyarakatnya sebagai peserta JKN-KIS, terutama yang sudah masuk ke Basis Data Terpadu (BDT), sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD II.

"Peserta JKN-KIS di Batang untuk kategori PBI totalnya ada sekitar 397.760 peserta. Data tersebut meliputi PBI APBN 374.911 peserta, dan 22.849 peserta PBI APBD, baik APBD I maupun APBD II. Selain itu juga ada beberapa peserta dari berbagai golongan profesi, seperti PNS dan eks Askes dengan 35.528 peserta, TNI Polri 3.467 peserta. Lalu dari kalangan pekerja swasta ada 62.196 peserta, 53.147 peserta dari pekerja mandiri, dan pensiunan atau veteran 10.158 peserta," papar Dody.

Terkait dengan penambahan cakupan tersebut, Asisten I Pemkab Batang, Retno Dwi Irianto menerangkan, pihaknya telah sepakat untuk menambah keikutsertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu yang telah masuk ke dalam BDT. Rencananya, secara bertahap warga yang terdata akan diintegrasikan ke JKN-KIS lewat PBI APBD II.

“Kami integrasikan warga yang ada di BDT yang belum terdaftar menjadi peserta untuk masuk JKN-KIS menjadi PBI APDB II. Tapi memang harus dilakukan secara bertahap, karena untuk data seperti ini diperlukan verifikasi dan validasi hingga tingkat desa. Apakah benar masyarakat tersebut belum terlindungi dan apakah sesuai jika mendapatkan bantuan JKN-KIS PBI APBD II. Namun ke depan kami berharap kesadaran masyarakat akan jaminan kesehatan semakin meningkat, sehingga kepesertaan JKN-KIS di Batang ini bisa 100 persen,” tandasnya.(ma/ey)