12 Mar 2019
  |  
Dilihat : 226 kali

Permenkeu 141 Tahun 2018 : Perkuat Mekanisme Penjaminan Peserta

Jambi – Jamkesnews BPJS Kesehatan memastikan penyelenggaraan koordinasi manfaat untuk kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat lebih optimal di tahun 2019, dengan mengadakan pertemuan koordinasi lintas organisasi yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, perwakilan PT ASABRI, PT Taspen, perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jambi dan Ditlantas Polda Jambi, Selasa (12/03).

Ketentuan tentang penyelenggaraan koordinasi manfaat jaminan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di dukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjelaskan mekanisme lebih lanjut tentang tata cara penjaminan serta implementasi dari Permenkeu 141 tersebut dimana dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa dugaan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tidak dibayarkan terlebih dahulu oleh BPJS Kesehatan, melainkan oleh penyelenggara Jaminan Sosial lainnya.

Pelaporan dugaan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dilaporkan oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lainnya, apabila kecelakaan kerja tersebut dialami oleh Aparatur Sipil Negara maka FKRTL melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT Taspen, apabila terjadi pada TNI dan POLRI pelaporan kasus diarahkan kepada PT ASABRI dan apabila kasus tersebut terjadi pada pegawai swasta dan masyarakat pekerja sektor non formal maka kasus tersebut dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Elshe Theresia menyebutkan sudah menjadi tanggung jawabnya (BPJS Kesehatan - red) untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Indonesia, selama ini BPJS Kesehatan juga telah menjamin kasus kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sudah saatnya untuk dikembalikan kepada ketentuan yang seharusnya, untuk kasus kecelakaan lalu lintas sendiri pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja selaku penyelenggara jaminan sampai saat ini tidak terdapat kendala bearti.

“Perpres 82 Tahun 2018 menjadi dasar awal dibentuknya Permenkeu 141 Tahun 2018 karena permenkeu tersebut merupakan turunan dan penjabaran lebih lanjut tentang perpres 82, untuk itu kedepannya kasus kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan di ekskalasi kepada penyelenggara jaminan terkait” terang Elshe.

Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Hermaji, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut membenarkan bahwa sudah sepantasnya untuk menerapkan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku harapannya ke depan dengan pengklasifikasian jenis kejadian yang disesuaikan dengan penyebab kasus bisa mengurangi missmatch yang terjadi pada BPJS Kesehatan. 

“Salah satu catatan audit BPKP berkaitan dengan anggaran DJS BPJS Kesehatan, masih ditemukan kasus-kasus yang diduga bukan menjadi ranah penjaminan BPJS Kesehatan namun dijamin oleh BPJS Kesehatan, untuk itu sudah sepatutnya dikembalikan pada ketentuan awal, bahwa BPJS Kesehatan itu penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan, jadi biaya pelayanan kesehatan yang timbul bukan karena penyakit akan menjadi ranah penjaminan badan penyelenggara lainnya,” ujar Hermaji.(aw/aa)