07 Feb 2019
  |  
Dilihat : 1618 kali

DPRD Kota dan BPJS Kesehatan Mojokerto Bahas UHC dan Permenkes 51/2018

Mojokerto, Jamkesnews – Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan capaian Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) di Kota Mojokerto, Ketua DPRD Kota Mojokerto beserta Komisi III DPRD menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto pada Rabu (06/02).

Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan terkait pelaksanaan penjaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Mojokerto, khususnya yang termasuk dalam PBI APBD dan terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS serta membahas Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program Jaminan Kesehatan.  Selain BPJS Kesehatan, kegiatan RDP ini juga dihadiri jajaran Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. 

Tujuan dilaksanakannya RDP tersebut untuk mencari solusi terhadap masyarakat Kota Mojokerto yang sampai saat ini, masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan program JKN-KIS. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Dina Diana Permata mengatakan, pentingnya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dalam UHC yang telah dicapai penduduk Kota Mojokerto saat ini, sehingga terlindungi Jaminan Sosial melalui program JKN-KIS agar permasalahan terkait penjaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar tidak ada lagi.

“Dengan semakin meningkatnya cakupan UHC maka kasus masyarakat yang sedang sakit dan membutuhkan jaminan untuk pelayanan kesehatan bisa teratasi dengan baik karena terdaftar di dalam program JKN-KIS sehingga terjamin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah tidak perlu khawatir lagi akan adanya masyarakat yang belum mempunyai jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” terang Dina.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati menuturkan, pentingnya memperhatikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Mojokerto, terutama yang belum terdaftar dalam kepesertaan program JKN-KIS.

“Masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau belum terdaftar program JKN-KIS ini harus mendapatkan perhatian khusus, terutama masyarakat yang ekonominya tergolong kurang mampu,” kata Meldy.

Sementara terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu menjelaskan bahwa Permenkes 51/2018 tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perpres 82/2018 dalam rangka mengatur lebih lanjut penetapan pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, besaran dan tata cara pengenaan urun biaya.

“Urun biaya dikenakan secara umum kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mendapat jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program jaminan kesehatan, kriteria umumnya pelayanan yang dipengaruhi selera dan perilaku peserta. Hal ini tidak berlaku bagi Peserta PBI  dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” jelas Indah.

Selanjutnya RDP tersebut menghasilkan beberapa catatan, diantaranya harus dilakukannya pendataan terhadap masyarakat Kota Mojokerto yang sampai saat ini belum terdaftar dalam program JKN-KIS melalui pemetaan data penduduk sampai tingkat kelurahan dan RT.

Selain itu, pihak DPRD Kota Mojokerto juga merasa masih perlu dilakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban dari peserta JKN-KIS agar masyarakat tidak menunggak dalam melakukan pembayaran iuran program JKN-KIS khususnya bagi masyarakat peserta JKN-KIS yang tidak dijamin oleh pemerintah daerah melalui PBI-APBD, sehingga status kepesertaan bisa tetap aktif dan kartu dapat digunakan. (ar/s4)