07 Feb 2019
  |  
Dilihat : 34 kali

Warga Jakarta Utara Siap Dijamin JKN-KIS

Jamkesnews, Jakarta Utara - BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara serta Suku Dinas Sosial Jakarta Utara siap menjalin kerja sama untuk melakukan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat Jakarta Utara pada awal Februari ini. Dalam waktu dekat, sebanyak 1.308 Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN akan didistribusikan kepada warga kurang mampu di wilayah Jakarta Utara.

“Saat ini ada KIS PBI APBN sejumlah 1.308 masyarakat wilayah Jakarta Utara yang dibiayai pemerintah untuk segera didistribusikan. Pendistribusian ini, salah satu upaya pemerintah  untuk mencapai cakupan kesehatan yang menyeluruh untuk masyarakatnya. Kita harus segera melakukan pendistribusian, karena KIS ini adalah hak bagi mereka. Pendistribusiannya tersebar ke 31 kelurahan yang ada melalui Sudin Sosial,” jelas Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara Wawan Budi Rohman, Rabu (06/02).

Pendistribusian dilakukan melalui bantuan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di setiap Kecamatan. Wawan tidak mau jika Pemkot Jakarta Utara terlambat mendistribusikan kartu tersebut, akan terjadi masalah yang seharusnya tidak terjadi. Apalagi kartu tersebut merupakan hak masyarakatnya yang telah diberikan oleh pemerintah.

“Jangan sampai warga yang seharusnya sudah bisa memanfaatkan kartu tersebut untuk berobat, malah jadi terhambat karena kita menunda-nunda pendistribusiannya. Saya tekankan bahwa seluruh masyarakat Jakarta Utara wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, baik secara mandiri atau dibiayai pemerintah,” kata Wawan menegaskan.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Utara Elisa Adam menambahkan bahwa pencetakan kartu dan perjanjian kerjasama dengan Pemkot Jakarta Utara, sudah lebih dulu dilakukan. Sehingga kartu tersebut sudah siap didistribusikan oleh TKSK kepada masyarakat.

“Kami berharap laporan pendistribusian dilakukan setiap minggu. Kami akan mengadakan evaluasi secara berkala. Dan kami akan mengadakan sosialisasi untuk update kebijakan yang ada,” ujar Elisa.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor Walikota Jakarta Utara ini, dijelaskan bahwa kartu tersebut merupakan hak peserta dan sangat diharapkan sampai ke tangan peserta JKN-KIS langsung. Sehingga tanda terima yang dilaporkan harus ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.

“Kartu merupakan tanda eligibilitas dari peserta JKN-KIS, melalui kartu tersebut mereka diakui menjadi peserta JKN-KIS, meskipun sudah ada KIS digital. Kami meminta bantuan juga untuk diinformasikan ke peserta terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk memudahkan peserta,” ungkap Elisa.