05 Feb 2019
  |  
Dilihat : 176 kali

Optimalkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Gandeng Dinas Perijinan Gunungsitoli

Gunungsitoli, Jamkesnews - Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah memasuki tahun keenam. BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kota Gunungsitoli yang diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama diantara kedua pihak, Senin (04/02). 

Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Harry Nurdiansyah mengapresiasi Dinas PM-PPTSP Kota Gunungsitoli yang telah berkontribusi besar dalam membantu penegakan kepatuhan bagi badan usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Gunungsitoli. Menurutnya, pentingnya penegakan kepatuhan bagi badan usaha bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja telah mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan dari pemberi kerja atau pengusaha. Hal ini tentunya sangat penting, karena jaminan kesehatan merupakan bagian hak asasi manusia yang harus dijamin. 

“Kami berterima kasih kepada Dinas PM-PPTSP Kota Gunungsitoli, atas kerja sama dan komunikasi yang terjalin baik diantara para pihak dan kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Harus kami sampaikan juga, bahwa keberhasilan dan keberlangsungan program JKN-KIS di Indonesia, khususnya di Kepulauan Nias tidak terlepas dari support pemerintah Kota Gunungsitoli, termasuk Dinas PM-PPTSP yang juga mengurus ketenagakerjaan di Kota Gunungsitoli. Sudah banyak kunjungan badan usaha yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas PM-PPTSP secara bersama-sama, guna menegakkan kepatuhan Badan Usaha,” ucap Harry.

Harry berharap lewat penandatanganan perjanjian kerja sama ini, pihaknya terus dapat mempererat kerja sama yang telah terjalin sehingga kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya ataupun menyampaikan data pekerja secara benar maupun membayar iuran JKN-KIS dapat terwujud di Kota Gunungsitoli ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PM-PPTSP Kota Gunungsitoli, Deslawati Zega berharap dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama tujuan yang hendak dicapai kedua pihak dapat terwujud.

“Kami sebagai dinas yang juga membawahi bidang ketenagakerjaan, siap melakukan fungsi pengawasan dan kepatuhan bagi badan usaha dalam skema JKN-KIS. terlebih dengan adanya penandatanganan PKS, maka secara otomatis kami akan menjalankan isi perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya berharap, perjanjian ini tidak hanya sekedar dokumen saja, melainkan adalah sebagai legitimasi bagi para pihak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di masing-masing pihak secara bertanggung jawab. Semoga dengan upaya ini, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, khususnya pekerja dapat mengalami perbaikan dan peningkatan,” ungkap Deslawati.  (HF/ty)