04 Feb 2019
  |  
Dilihat : 94 kali

Tegakkan Kepatuhan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Tigaraksa Gandeng Kejaksaan Negeri

Tigaraksa, Jamkesnews - Sebagai upaya menegakkan kepatuhan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa kembali menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Tangerang pada Senin (04/02).

“Berdasarkan amanah undang-undang, BPJS Kesehatan dapat melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami telah mengadakan kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sejak tahun pertama beroperasionalnya kantor cabang ini, yaitu pada 2017,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa Shanti Lestari.

Shanti juga menjelaskan terdapat tiga ruang lingkup yang diatur dalam nota kesepakatan bersama, yaitu bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa memerlukan dukungan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang berupa penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk memanggil badan usaha yang tidak patuh serta melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengoptimalkan implementasi Program JKN-KIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Fajar Sapto Sudono mengatakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang akan memberikan dukungan dalam pelaksanaan ruang lingkup nota kesepakatan bersama ini. Salah satu bentuk dukungan tersebut, yaitu melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa untuk menindaklanjuti dengan memanggil badan usaha yang tidak patuh.

“Kami juga akan membantu BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa dalam optimalisasi implementasi Program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Tangerang. Kami akan memfasilitasi BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa dengan Pemerintah Kabupten Tangerang melalui forum-forum yang merupakan wadah komunikasi untuk menyampaikan dukungan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan Program JKN-KIS. Kami juga akan berusaha mengkoordinasikan penerapan sanksi administratif bagi badan usaha yang tidak patuh,” ujar Sapto.

Sampai dengan tahun 2018, BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa sudah menerbitkan 67 SKK kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk menindaklanjuti badan usaha yang tidak patuh dalam hal pendaftaran, penyampaian data, dan pembayaran iuran. Selain dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa juga telah menjalin kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang untuk penegakan hukum Program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Tangerang. (TT/po)