01 Feb 2019
  |  
Dilihat : 98 kali

BPJS Kesehatan Yogyakarta Sosialisasikan JKN-KIS ke Pegawai Kemenlu

Yogyakarta, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta memberikan sosialisasi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada Pegawai Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jumat (01/02) di Gedung Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Khoirur Rosidi, mengatakan, sosialisasi kepada peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) diperlukan untuk menambah pengentahuan mengenai Program JKN-KIS ini. Apalagi dengan adanya aturan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018.

"Kami harus menyampaikan kepada peserta supaya mereka tidak ada kendala dalam pemanfaatannya,” katanya.

Salah satunya mengenai kepesertaan suami dan isteri yang bekerja. Rosid menjelaskan, jika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, suami isteri yang sama-sama bekerja baik itu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun swasta, maka tetap wajib didaftarkan oleh masing-masing pemberi kerja. Nantinya, suami atau isteri tersebut dapat memilih kelas perawatan tertinggi di antara keduanya.

"Menjadi kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya, sehingga suami isteri yang bekerja sama-sama didaftarkan oleh pemberi kerja masing-masing. Jika kelas rawatnya berbeda maka bisa memilih kelas rawat yang lebih tinggi. Misalnya suami kelas rawat di kelas 1 sedangkan isteri di kelas 2, maka isteri akan mengikuti kelas rawat suami di kelas 1 sehingga haknya tidak hilang,” jelas Rosid.

Rosid juga menerangkan mengenai ketentuan pendaftaran bayi baru lahir dari anak PPU yang wajib didaftarkan maksimal 28 hari sejak dilahirkan. Sehingga dia berharap ketentuan ini menjadi perhatian bagi seluruh peserta. Khususnya bagi anak ke-4 dari PPU karena didaftarkan sebagai peserta mandiri yang iurannya dibayarkan tiap bulan. Jika tidak didaftarkan dalam waktu maksimal 28 hari maka iurannya akan dihitung sejak dia lahir.

Antusiasme peserta cukup bagus dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Beberapa ada yang bertanya tentang manfaat pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan hingga klarifikasi isu yang beredar di media sosial. Oleh BPJS Kesehatan diterangkan secara rinci manfaat apa saja yang dijamin dan tidak dijamin serta fasilitas kesehatan mana saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta.

Kasubag Kepegawaian Kemenlu Feby Anria Putra, menilai, sosialisasi tersebut merupakan langkah baik untuk memberikan edukasi kepada peserta. Pasalnya, tak sedikit dari peserta ataupun pegawai yang masih bingung tentang pelayanan di era JKN-KIS ini. Apalagi aturan-aturan pedoman berkembang secara cepat.

"Kami mengapresiasi BPJS Kesehatan yang sudah menambah pengetahuan kami tentang Program JKN-KIS ini, semoga ke depannya pelayanan semakin meningkat,” harapnya.(ma/dw)