27 Jan 2019
  |  
Dilihat : 156 kali

Selangkah Lagi, Provinsi Kaltim Capai UHC

Kutai Kartanegara, Jamkesnews – Demi mendukung pogram Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomiten untuk meraih Universal Health Coverage (UHC). Hal tersebut ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara (Kaltimtengseltara) BPJS Kesehatan Benjamin Saut PS tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan Program JKN-KIS menuju Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Kalimantan Timur, yang disaksikan langsung oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari. Acara yang digelar Minggu (27/01) ini bertempat di Gedung Wisma Ria PT. Pertamina bersamaan dengan penerimaan penghargaan UHC Award kepada Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada jaminan kesehatan untuk masyarakat, karena kesehatan menjadi hajat hidup masyarakat yang pemenuhannya perlu didukung oleh pemerintah. Selain itu, kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menyiapkan kebijakan dan anggaran untuk mendukung program JKN-KIS demi mewujudkan Kaltim Berdaulat dalam bidang kesehatan,” terang Isran.

Sampai dengan 1 Januari 2019, jumlah penduduk Kalimantan Timur  yang terdaftar pada program JKN-KIS telah mencapai 3.234.960 jiwa atau 91,46%. Untuk mencapai UHC, paling tidak 95% penduduk Kalimantan Timur telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, sehingga Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendaftarkan 3,54% dari total penduduk lagi untuk mencapai UHC.

Selain itu, beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyandang predikat UHC, yaitu Kabupten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Isran juga memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah menerima penghargaan UHC Award sebagai komitmen untuk mendukung pembangunan dalam bidang kesehatan, "Dengan diberikannya penghargaan UHC Award oleh negara melalui BPJS Kesehatan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat menjadi contoh untuk diikuti oleh kabupaten lain di Kalimantan Timur yang belum berstatus UHC,” terang Isran.

Dalam mengapresiasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah meraih UHC, penyerahan penghargaan UHC Award diserahkan langsung oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari kepada Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah yang disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur dan seluruh jajaran.

Andayani mengatakan tujuan dari pemberian UHC Award Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah sebagai penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan dengan jumlah peserta JKN-KIS di Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai dengan Januari 2019 telah mencapai 98,4%.

“Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang sudah terintegrasi ke program JKN-KIS. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas kerja sama  yang telah terjalin dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan UHC pada tahun 2019,” ungkap Andayani.

Andayani mengungkapkan, dengan diraihnya predikat UHC tersebut, menunjukkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen penuh, untuk memberikan jaminan kesehatan yang sudah menjadi hak konstitusional.

“Ini sebuah prestasi nasional dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentu diharapkan, masyarakat bisa memahami dan terus mendukung program JKN-KIS ini,” tuturnya.

Saat ini, penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS telah mencapai 215.784.340 jiwa. Sehingga program ini pun telah menjelma menjadi program asurasnsi sosial terbesar di dunia, dan menjadi salah satu program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengungkapkan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meraih UHC merupakan hasil kerjasama seluruh unsur masyarakat. Banyak perusahaan di Kutai Kartanegara yang menjaminkan penduduk yang tidak mampu melalui mekanisme CSR (Corporate Social Responsibility). Selain itu, masyarakat yang mampu secara ekonomi juga ikut berkontribusi dengan mendaftar sebagai peserta mandiri, sedangkan masyarakat yang tidak mampu dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Hal ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya. Kami telah menganggarkan dana kurang lebih sebanyak 29,6 miliar rupiah untuk mendukung program UHC tersebut. Kami juga telah berkomitmen, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS, kepesertaannya dapat langsung aktif,” ungkap Edi.

Untuk melayani kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 553 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 181 puskesmas, 119 klinik pratama, 127 Dokter Praktik Perorangan (DPP), 34 klinik TNI dan POLRI,  43 dokter gigi, 2 rumah sakit kelas D pratama, 5 klinik utama dan 42 rumah sakit tingkat lanjut.(KA/ej)